Bengkulu,-Bupati Bengkulu Utara Ir. Mian menyebutkan bahwa data kependudukan hasil Pendataan Keluarga (PK) oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menjadi bahan memperkuat konvergensi secara lintas sektor dalam mencegah potensi stunting di daerah itu.
Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PPK) 2023 telah dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam pelaksanaan program pencegahan stunting di daerah tersebut. Alasannya menurut Bupati Mian, data itu aktual dan faktual karena sentuhannya adalah dasawisma. "Bukan kita mengenyampingkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Tetapi ini paling tidak sebagai rujukan yang bisa posisinya memperkuat dalam pengambilan keputusan karena data amat sangat penting," ujar Mian saat menerima kunjungan tim media center BKKBN Pusat di Bengkulu Utara, Minggu, 10/12.
Melalui data kependudukan tersebut, pemerintah daerah dapat mengintervensi pembangunan, mengintervensi program dan mengintervensi usulan sehingga benar- benar menampakkan tata ruang pemetaan yang konkret. Untuk itu dari 52 satuan perangkat daerah (SKPD) di Bengkulu Utara telah menindaklanjuti pembangunan melalui data PK 2022.
"Kita bahkan sudah buat surat edaran disamping surat edaran itu kita juga telah mengesahkan melalui SK Bupati Bengkulu Utara yaitu Satgas Pendampingan Penurunan stunting dan satgas pendampingan penurunan kemiskinan ekstrim, itu semua kita sampaikan dan mengajak kepada SKPD atau OPD dan di situ berkolaborasi lintas lembaga. Misalnya ini ada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perizinan konsen di Kecamatan Ketahun dan Pinang Raya, sehingga ini terus menjadi konsep mengikis rasa ego sektoral. Konvergensi penurunan stunting telah dituangkan dalam Perpres Nomor 72/2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting".
Disebutkan Bupati Mian, dalam mengimplementasikan data PK tersebut pada pembangunan, Pemerintah daerah mengerahkan unsur pentahelix dalam beberapa bidang pembangunan. Diataranya, kolaborasi antara PUPR, UMKM dan masyarakat. Kolaborasi tersebut dalam pelaksanaan penyediaan air bersih layak konsumsi di beberapa titik kecamatan di Bengkulu Utara. Salah satunya terdapat di Dusun Argo Mulyo, Desa Karang Pulau, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara.
Dengan adanya data aktual faktual ya posisinya pelaksanaan pembangunan itu bisa efektif dan efisien dan monitoringnya jelas dan penganggarannya bisa lebih fokus," ujar Bupati Bengkulu Utara, Mian.
Pembangunan PAMSIMAS sebagai salah satu pengguna rujukan data PK 2022 di Bengkulu Utara. Pamsimas yang dibangun Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara di Dusun Argo Mulyo, Desa Karang Pulau, Kecamatan Putri Hijau berkolaborasi bersama PUPR sejak Oktober 2023 lalu dan telah memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mendapatkan air bersih layak konsumsi.
Tunggal Jati (43) warga desa setempat yang menjadi Pelopor PAMSIMAS menyampaikan air bersih program PAMSIMAS di daerah itu telah menyalurkan sambungan kepada 120 kepala keluarga di desa Karang Pulau, kata lelaki yang akrab panggil Tunggal.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bengkulu Utara Nova Hendriani, SKM saat berkunjung bersama di lokasi PAMSIMAS Desa Karang Pulau menyebutkan bahwa pemerintah daerah setempat selain melakukan pembangunan PAMSIMAS dalam penyediaan air bersih juga beberapa program lainnya telah diturunkan dalam rangka pencegahan stunting. Hal itu sebagai langkah intervensi secara sensitif bersama lintas lembaga pemerintah di daerah itu.
Melalui Dinas Ketahanan Pangan, pemerintah daerah mengintervensi melalui program rumah pangan lestari dengan memberikan bantuan bibit 200 ribu lebih bibit tanaman untuk pemanfaatan lahan dalam rangka pemenuhan asupan gizi berprotein nabati dan pembangunan rumah layak huni sebanyak 24 titik lokasi pembangunan,"ujar Nova Hendriani.
Sementara itu, sebagai upaya pencegahan pernikahan usia anak, pemerintah daerah mengutamakan pendidikan bagi remaja dengan menyalurkan bantuan beasiswa kepada 521 orang pelajar tingkat SD dan SMP.
Sementara itu Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu mengapresiasi aksi konversi dan kolaborasi pemerintah daerah dalam pencegahan potensi stunting di daerah itu dengan memanfaatkan hasil data keluarga (PK-22) BKKBN sebagai rujukan pembangunan kependudukan dan kebijakannya.
Pendataan Keluarga (PK) BKKBN dilaksanakan rutin setiap tahun dalam rangka memperoleh data terupdate tentang keluarga di Indonesia, dan penting dilakukan untuk memotret dan mengenali keluarga Indonesia selain itu pendataan juga dilakukan untuk mengetahui potensi dan keluarga Indonesia dalam fungsi vital di bidang kependudukan.(irs)
Penulis : Idris Chalik
Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A
Rilis : 11 Desember 2023
Tidak ada komentar:
Posting Komentar