Peran PIK-R Menekan Angka Kelahiran Pada Remaja

Bengkulu,-Peran Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M) dalam menggaungkan Triad Kesehatan Reproduksi (Triad-KRR) yang di dalamnya terdapat program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) cukup membantu menurunkan angka kelahiran pada kelompok remaja usia 15-19 tahun. 

PUP merupakan median untuk meningkatkan usia kawin pertama bagi perempuan. Yang menjadi salah satu sasaran kinerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu tahun 2024. Sasaran tersebut menargetkan Median Usia Kawin Pertama (MUKP) pada umur 21,1 tahun bagi perempuan. Dengan meningkatnya umur kawin pertama bagi wanita maka dapat menekan angka kelahiran pada kelompok remaja usia 15-19 tahun.

"Pada 2024 tahun ini kita menargetkan MUKP 21,1 tahun sehingga menekan kelahiran pada remaja atau Age Specific Fertility Rate (ASFR) di bawah 31/1000 KLH/WUS 15-19 tahun," kata Ketua Tim Kerja II Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Weldi Suisno kepada pewarta di Bengkulu, Kamis,18/1/24.   

Berdasarkan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PPK-23), ASFR di Bengkulu masih sebesar 31/1000 KLH. Angka tersebut menurun dari sebelumnya yang masih berada pada angka 38/1000 KLH (PPK-22). Untuk meraih sasaran kinerja tersebut tidak terlepas dari peran remaja dalam menghindari tiga persoalan besar yang menghambat kemajuan generasi muda seperti remaja terbebas dari pengaruh seks bebas luar nikah, remaja tidak untuk menikah pada usia anak dan remaja tidak menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (Napza).

Pada 2022, ASFR sebesar 38/1000 KLH terdapat di Bengkulu Selatan mencapai 45,8 KLH, Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara masing-masing sebesar 29,7 kelahiran, Kabupaten Kaur 51,7 kelahiran, Kepahiang 29,8 KLH dan di Kota Bengkulu dengan angka kelahiran remaja sebesar 10,2 KLH. 

Hal serupa juga terdapat di Kabupaten Lebong dengan angka kelahiran kelompok usia remaja sebesar 51,8 KLH, Kabupaten Mukomuko sebesar 31,8, Rejang Lebong 28,5 kelahiran dan Kabupaten Seluma mencapai 54,6 kelahiran. 

Mengantarkan remaja untuk terlepas dari pengaruh perilaku tersebut, BKKBN mengembangkan program pusat informasi konseling remaja/mahasiswa (PIK-R/M) dan kelompok Generasi Berencana (GenRe)," kata Weldi.

Dalam meningkatkan pelaksanaan program Bangga Kencana tahun ini, BKKBN Bengkulu menargetkan 380 PIK-R dan sebanyak 178 kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang mendapatkan pembinaan GenRe, demikian Weldi. (irs)

Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A

Rilis : 18 Januari 2024

BKKBN Siapkan 200 Ribu Lebih Alokon di Bengkulu

 

Bengkulu,- Guna terpenuhinya kebutuhan ber-KB masyarakat pasangan usia subur di provinsi yang dikenal dengan sebutan Bumi Rafflesia, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu tahun ini menyiapkan 200 ribu lebih persediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) modern  seperti IUD, Implant, Kondom, Pil dan Suntik. Persediaan Intra Uterine Device (IUD) choper T sebanyak 2.525 each/biji, Pil KB kombinasi sebanyak 45.270 cyc/keping, kondom 287 gros, suntik KB mencapai 117.340 vial, suntik KB progestin 1 Ml sebanyak 21.300 vial dan Implant sebanyak 11.570 terdiri implant II batang 10.200 set, implant I batang 1.370 set serta sebanyak 2.500 cyc mini pil.

Sejumlah alokon tersebut akan didistribusikan kepada 10 daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Langkah itu untuk mengatasi dan menjawab persoalan kesertaan ber-KB di tengah masyarakat tahun 2024. Seperti dapat menekan unmet need atau kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi hingga pada titik 8,50 persen, menurunkan angka kelahiran total atau total Fertility Rate (TFR) 2,26 anak lahir tiap wanita selama masa subur," kata Ketua Tim Kerja I Bidang Akses, Kualitas Layanan KB dan Kesehatan Reproduksi Novrina Rizky Idnal kepada pewarta di Bengkulu, Rabu, 17/1/2024.

Sebagai upaya meraih sasaran kinerja dalam meningkatkan pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) di seluruh tingkat wilayah, Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu menyusun beberapa indikator kinerja yaitu meningkatkan persentase Faskes untuk melayani program KB hingga sebesar 94 persen. Dan menekan angka kehamilan yang tidak diinginkan hingga sebesar 18,10 persen," ujar Rina.

Disebut Rina, bahwa manfaat dan fungsi alokon sangat baik bagi kesehatan, baik ibu melahirkan maupun bayi. Alat kontrasepsi digunakan untuk menjarangkan kehamilan atau menjaga jarak kelahiran. Dengan demikian, penggunaan alat kontrasepsi juga dapat mengurangi risiko kematian ibu dan bayi karena jarak kelahiran yang terlalu dekat atau terlalu sering.

Alokon menjadi unsur penting dalam rentetan Pelayanan KB kepada akseptor, selain Konseling, Informasi dan Edukasi (KIE) yang juga tidak kalah penting peranannya. Bahkan menjadi pra syarat utama sekaligus hak yang harus didapatkan oleh Akseptor sebelum Akseptor mendapat Pelayanan dalam ber-KB.(irs)

          Penulis : Idris Chalik

          Editor : Rofadhila Azda, S.IKom., M.A

          Rilis : 17 Januari 2024

Sosialisasi Penurunan Stunting, BKKBN Bengkulu Audiensi Bersama Bawaslu

Bengkulu,-Dalam rangka pelaksanaan sosialisasi program percepatan penurunan stunting (PPS) dan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) di Bumi Rafflesia pada Tahun 2024, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu awal tahun ini menggelar audiensi bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu M. Iqbal Apriansyah,SH, M.P.H didampingi Sekretaris BKKBN Bengkulu Nesianto, SE,MM, Tim Kerja Humas BKKBN dan Tim Kerja Hubumgan Antar Lembaga dan AKIE BKKBN Bengkulu disambut Ketua Bawaslu Faham Syah yang didampingi sejumlah Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu di kantornya, Senin, 8/1/24.

M.Iqbal Apriansyah menyampaikan bahwa tujuan kunjungan kerjannya itu terkait  kegiatan sosialisasi program Penurunan Stunting dan Bangga Kencana pada tahun ini, yang bertepatan pada tahun politik sehingga perlu mendapat pengawasan dari lembaga pemerintah Bawaslu yang berkaitan dengan sosialisasi dan pengerahan warga penerima manfaat," ujar Iqbal.

Sosialisasi Bangga Kencana dan Stunting melibatkan mitra kerja strategis Anggota Komisi IX DPR RI bersama pemerintah daerah dalam hal ini Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu untuk turun di sejumlah daerah kabupaten dan kota di Bumi Rafflesia. Dan kegiatan tersebut telah berjalan sejak beberapa tahun lalu dengan tujuan memberikan pengetahuan masyarakat tentang program pembangunan keluarga serta pentingnya penurunan stunting.

Ia menyebutkan, tahun ini sosialisasi program tersebut akan segera digelar awal tahun sebelum kampanye terbuka pemilihan umum 2024. Untuk itu segera ditindaklanjuti setelah mendapat petunjuk teksis dari Bawaslu tentang syarat pengerahan massa menjelang pemilu dan kampanye terbuka.

"Sosialisasi penurunan stunting dan Bangga Kencana, melibatkan peserta sebanyak 350 orang dengan beragam kelompok umur, khususnya pasangan usia subur dan keluarga berisiko stunting," kata Iqbal.

Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Faham Syah menegaskan bahwa program penurunan stunting dan keluarga berencana (KB) adalah program pemerintah dan gerakan bersama yang harus didukung semua komponen. "Jadi program tersebut harus berjalan ditengah kondisi apapun untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)”.

Terkait adanya pelibatan mitra kerja strategis dari BKKBN yaitu Anggota Komisi IX DPR RI, itu sah-sah saja untuk menyosialisasikan program nasional. Asalkan tidak ada unsur muatan politis yang dapat membuat masyarakat terpolarisasi pada satu tujuan, ujar Faham Syah.

"Bawaslu berperan dalam pencegahan dan pengawasan Pemilu , sesuai UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu Provinsi salah satunya bertugas melakukan koordinasi dengan para stakeholder, yakni dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait". 

Berkaitan dengan kegiatan sosialisasi program BKKBN yang memerlukan massa jangan ada muatan kampanye, lembaga pemerintah tidak diperkenankan untuk berkampanye," pintanya.

"Akan tetapi dengan adanya pelibatan Anggota Komisi IX DPR RI, kami akan mengkaji dahulu, apakah masuk dalam pertemuan terbatas dan kegiatan lainnya. Yang terpenting, program pemerintah tetap berjalan, mitra strategis tidak melanggar, dan masyarakat tidak terpolarisasi dengan kegiatan politik.

Dengan harapan pemilu 2024 dapat berjalan damai, aman dan tertib sehingga menghasilkan produk politik yang bersih”, harapnya.(irs)

Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A

Rilis : 9 Januari 2024

BKKBN Bengkulu Teken Perjanjian Kerja Satgas Stunting

 

Bengkulu.-Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu pada pekan kedua awal tahun ini menandatangani perjanjian kerja satuan tugas (satgas) stunting tahun 2024. Kembali diperpanjangnya kontrak kerja tersebut untuk membantu pemerintah dalam rangka menyelesaikan persoalan kasus tubuh kerdil di daerah ini.

"Terdapat 14 personel satgas stunting yang akan melaksanakan tugas yang berdasarkan peran dan fungsi. Diantaranya Koordinator Program Manager (KPM), Program Manager Bidang Data, Manager Bidang Program dan Kegiatan dan Office Assisten Provinsi Bengkulu, serta Technical Assisten (TA) tiap-tiap kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bengkulu. 

Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen dan satgas stunting tersebut disaksikan langsung pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu M.Iqbal Apriansyah beserta sejumlah pejabat dilingkup Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu.

Satgas Stunting merupakan bagian dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) baik tingkat provinsi dan kabupaten kota yang dibentuk untuk berperan aktif dalam mengurai sumbatan-sumbatan yang muncul dalam upaya percepatan penurunan stunting di masing-masing wilayah kerja.

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu M.Iqbal Apriansyah mengatakan, penandatanganan kontrak kerja ini merupakan langkah untuk menjalin kembali kerjasama dan memperkuat regulasi satgas stunting dalam menjalankan tugas di wilayah masing-masing dan membantu pemerintah menurunkan stunting." ujar Iqbal.

Untuk mewujudkan sasaran tercapainya penurunan stunting kata Iqbal, diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik antara satgas di daerah bersama pemerintah daerah, baik OPD KB serta semua unsur terkait dalam percepatan penurunan stunting.

Dengan membangun kerjasama yang baik dalam menurunkan kasus tubuh kerdil akibat kekurangan gizi kronis tersebut maka rasa optimis untuk meraih sasaran nasional sebesar 14 persen dan 12 persen target Provinsi Bengkulu pada 2024 tahun ini akan tercapai yang merupakan prestasi semua komponen, baik pemerintah maupun masyarakat yang siap merubah perilaku hidup sehat,  demikian Iqbal.(rs)

Penulis : Idris Chalik

Editor : Penardi, S.Sos

Rilis : 5 Januari 2024