Rabu, 28 Februari 2024

TMMD, Strategi Terpadu Gerakkan Bangga Kencana di Wilayah Pedesaan

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu M. Iqbal Apriansyah, S.H., M.P.H., bersama Kepala DP2KBP3A Kabupaten Mukomuko, Drs. Ramadhan Panji Surya didampingi Ketua Tim Kerja 1 (Akses, Kualitas Layanan KB dan Kesehatan Reproduksi), Novrina Rizky Idnal, S.Psi, dan Tim Kerja 5 (Pengelolaan dan Pengembangan Tenaga Lini Lapangan) Drs. Arsyad, MSi., dan Tim Kerja 6 (Pelaporan, Statistik dan Pengelolaan TIK) Agus Veriansyah Dalimunthe, S.Kom., serta Pejabat dari Faskes di Kabupaten Mukomuko dan Bidan serta PLKB yang terlibat dalam peninjauan pelayanan KB pada kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko (27/2/2024).


Bengkulu,-Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu awal 2024 tahun ini menggelar TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Salah satu strategi terpadu lintas sektor dalam menggerakkan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana), khususnya di wilayah desa pinggiran dan terpencil.

Kolaborasi tersebut melibatkan TNI, Pemerintah daerah (kesehatan) dan BKKBN untuk meningkatkan kualitas keluarga-keluarga khususnya di Mukomuko. TMMD, selain pembangunan fisik juga membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelaksanaan program pembangunan keluarga dengan edukasi dan pelayanan KB," kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Mukomuko Ramadhan Panji Surya disela peninjauan pelayanan KB pada Baksos TMMD Selasa, 27/2.

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu M. Iqbal Apriansyah, S.H., M.P.H., Bidan serta PLKB yang terlibat dalam peninjauan pelayanan KB pada kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko (27/2/2024).

Pada baksos KB tersebut dengan menurunkan sejumlah tenaga kesehatan dan faskes di wilayah perbatasan dan desa terpencil dilaksanakan pelayanan KB di beberapa Faskes pemerintah seperti Faskes Kecamatan Air Dikit, Faskes Kecamatan Bukit Mulya, Faskes Kecamatan Bantal, Faskes Pondok Suguh dan Faskes Kecamatan Ipuh serta Faskes wilayah terpencil Kecamatan Malin Deman. Baksos TMMD yang berlangsung sejak 20 Februari hingga 20 Maret 2024, kata Ramadhan Panji Surya.

Proses Pemasangan Implan pada Pelayanan KB dalam rangka menyemarakan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko (27/2/2024).

Dengan tenaga penyuluh KB sebanyak 43 orang diharapkan dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat di 148 desa/kelurahan tersebar di 15 kecamatan, demikian Panji. (irs)


Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A

Rilis : Rabu, 28 Februari 2024

Senin, 26 Februari 2024

Bahasa Informal Efektif Dalam Sosialisasi Bangga Kencana

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu M. Iqbal Apriansyah, S.H., M.P.H., melakukan Audiensi Bangga Kencana kepada Bupati Mukomuko, H. Sapuan, S.E., MM, Ak, CA, CPA, CPI. didampingi Tim Kerja 4 (Hubungan Lembaga, Advokasi dan KIE) Rofadhila Azda, S.IKom., M.A., TIm Kerja 5 (Pengelolaan dan Pengembangan Tenaga Lini Lapangan) Drs. Arsyad, MSi., dan Tim Kerja 6 (Pelaporan, Statistik dan Pengelolaan TIK) Agus Veriansyah Dalimunthe, S.Kom., serta Program Manager Bidang Program dan Kegiatan Satgas Stunting Provinsi Bengkulu, Nurcahyadi Siddiq, S.Sos., dan beberapa unsur pejabat dari Dinas Pengendalian Penduduk,KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Mukomuko, di Rumah DInas Bupati Mukomuko, Senin, 26 Februari 2024


Bengkulu,-Menggunakan bahasa informal lebih efektif dalam kegiatan sosialisasi berbagai program kepada masyarakat, termasuk program nasional yaitu pembangunan keluarga, kependudukan dan keluaga berencana (Bangga Kencana) dan percepatan penurunan stunting. “Melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa informal agar mudah dipahami dan dimengerti oleh berbagai lapisan masyarakat," kata Bupati Mukomuko, Provinsi Bengkulu Sapuan saat menerima kunjungan kerja Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu M. Iqbal Apriansyah di Rumah Dinas Bupati Mukomuko, Senin, 26/2.

"Bahasa formal tidak harus ditinggalkan, tetapi perkuat dengan bahasa informal, baik itu dilakukan oleh pemerintah, PKK, bahkan pada tenaga penyuluh lapangan KB, sampaikan kepada masyarakat, apa dampak negatifnya jika tidak merencanakan dan mengatur jarak kehamilan dan melahirkan. KB itu tidak hanya bermanfaat dalam aspek ekonomi, akan tetapi lebih pada aspek kesehatan masyarakat. Jumlah anak boleh lebih dari dua, tetapi harus berencana, sehat dan berkualitas," kata Bupati Sapuan.

Ia mengatakan bahwa dengan bahasa informal seperti bahasa lokal (daerah) demikian itu tidak menjadikan program KB gagal. Karena generasi muda saat ini tidak tertarik lagi untuk memiliki anak dengan jumlah banyak. Yang mereka tanamkan bagaimana keluarga itu sehat dan berkualitas untuk mengisi pembangunan dimasa datang," ujarnya.

Bupati Mukomuko, H. Sapuan, S.E., MM, Ak, CA, CPA, CPI. (kanan) menyambut kedatangan Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu M. Iqbal Apriansyah, S.H., M.P.H., (kiri) dalam rangka Audiensi Bangga Kencana di Rumah DInas Bupati Mukomuko, Senin, 26 Februari 2024

Menurut Bupati Mukomuko, tantangan saat ini adalah masih terbilang rendahnya kualitas SDM di tanah air. Dan bahkan di Kabupaten Mukomuko masih terbilang tinggi peristiwa pernikahan usia anak. "Berdasarkan hasil review Kantor Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Mukomuko, bahwa perceraian pernikahan usia anak mendominasi angka perceraian di Kab. Mukomuko sehingga hal itu menjadi persoalan dalam pembangunan kependudukan.

Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Mukomuko segera membuat kesepakatan bersama dengan PTA dan Kemenag Kabupaten Mukomuko dalam meminimalisir pernikahan dan perceraian usia anak. Langkah itu sejalan dengan upaya menekan stunting yang disebabkan oleh pernikahan usia anak.

Sapuan menambahkan, dalam pembangunan kependudukan dan penurunan stunting perlu langkah edukasi untuk menumbuhkan perilaku sehat dalam masyarakat. Karena perubahan perilaku merupakan kunci utama keberhasilan program pembangunan kualitas penduduk.(irs)


Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A

Rilis : Selasa, 27 Februari 2024

Jumat, 23 Februari 2024

Masih Puluhan Ribu PUS di Bengkulu Tidak Ber-KB

Masih Puluhan Ribu PUS di Bengkulu Tidak Ber-KB

Bengkulu
,-Hingga 2024 masih terdapat puluhan ribu pasangan usia subur (PUS) di Provinsi Bengkulu tidak ber-KB menggunakan alat dan obat kontrasepsi modern seperti Implant, Intra Uterine Device (IUD), suntik, pil, kondom dan bahkan kontrasepsi permanen yaitu Medis Operatif Wanita (MOW) dan Medis Operatif Pria (MOP).

Dari 332.333 PUS terdapat sebanyak 29.798 pasangan suami istri tidak ber-KB, dikenal dengan nama PUS unmet need atau yang tidak terlayani. PUS tidak hamil dan tidak ber-KB dituntut peran BKKBN untuk menjaring sebagai peserta KB. Cukup beralasan untuk disasar menjadi akseptor karena mereka ingin menunda kehamilan atau kelahiran sebanyak 8.176 pasang dan sebanyak 21.622 pasang suami istri tidak menginginkan anak lagi.

Unmet need adalah kebutuhan KB yang belum terpenuhi. Tingginya angka tersebut akan berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan bayi lahir, hal itu dikarenakan akibat kehamilan yang tidak diinginkan,” kata Ketua Tim Kerja Pelaporan dan Statistik Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Agus Veriansyah Dalimunthe kepada pewarta via selular di Bengkulu, Jumat, 23/2/2024.

Masih Puluhan Ribu PUS di Bengkulu Tidak Ber-KB

Dikatakan Agus bahwa program KB adalah upaya pemerintah untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui promosi, perlindungan dan bantuan dalam hak-hak reproduksi untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal (21-25 tahun), mengatur jumlah anak, jarak kehamilan, membina ketahanan serta kesejahteraan anak.

PUS unmet need tersebut diketahui tersebar di Kabupaten Bengkulu Selatan 2.496, Rejang Lebong sebanyak 3.488, Kabupaten Bengkulu Utara 4.561 pasang, di Kabupaten Kaur 1.442 dan Kabupaten Seluma sebanyak 2.298. 

Sementara di Kabupaten Mukomuko sebanyak 2.912 pasang tidak ber-KB, Kabupaten Lebong 895, di Kabupaten Kepahiang 1.758, Bengkulu Tengah 1.699 pasang dan di Kota Bengkulu mencapai 8.249 PUS tidak ber-KB atau sebesar 15,14 persen, rinci Agus Dalimunthe.

Hasil BPS 2023 lalu, angka kematian ibu (AKI) di Bengkulu sebesar 179/100.000 kl, angka kematian bayi (AKB) 19,73/1000 kl dan sebesar 23,38/1000 kl pada angka kematian balita.

Disebut Agus, unmet need sebesar itu telah mengalami penurunan dari sebelumnya berada pada angka 10 persen lebih. Dengan menekan unmet need diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu, harap Agus.(irs)


Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A

Rilis : Jumat, 23 Februari 2024

Selasa, 20 Februari 2024

Elsimil Pastikan Catin Bebas Stunting

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu M.Iqbal Apriansyah, S.H., M.P.H., memberikan merchandise kepada peserta usai pembukaan workshop edukasi gizi dan pencegahan anemia bagi fasilitator sebaya tingkat kabupaten dan kota di Bengkulu.


Bengkulu,- Elsimil adalah sebuah aplikasi elektronik yang dibangun dan dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terkait dengan kesiapan untuk menikah dan hamil. Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menyasar kelompok remaja khsusnya calon pengantin. "Elsimil bermanfaat sebagai Alat screening untuk mendeteksi faktor risiko pada calon pengantin".

Kendati telah dikembangkan sejak tahun 2022, namun diyakini masih banyak masyarakat dan bahkan remaja hingga calon pengantin pun belum mengenal aplikasi tersebut. Baik dari tujuan dikembangkan hingga manfaat digunakan. Aplikasi tersebut dikembangkan dengan harapan agar setiap catin mendata dirinya untuk melakukan skrining kesehatan. Idealnya, sejak tiga bulan sebelum menikah, catin sudah mendapatkan monitoring kesehatan dari faskes/puskesmas.

Namun fakta dilapangan, tak banyak ditemukan catin yang mendaftarkan diri di aplikasi tersebut dan mendapat sertifikat. Padahal aplikasi tersebut digunakan untuk menekan angka stunting yang ditujukan kepada calon pengantin sebagai upaya menekan lahirnya generasi stunting baru.

MS (49), salah seorang penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di wilayah Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu menyebutkan bahwa ia acap mendengar Elsimil, tetapi sedikit sekali pasangan catin mendapatkan sertifikatnya. Artinya, tidak banyak catin yang mengenal apalagi untuk mendaftarkan," ujarnya.

Sementara aplikasi tersebut menjadi salah satu syarat pengantar nikah di KUA. Pihak KUA mensyaratkan sertifikat hasil skrining kesehatan dari puskesmas yang diunggah ke aplikasi tersebut," kata sang penghulu menyayangkan.

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu M.Iqbal Apriansyah, S.H., M.P.H.,

Mengutip pernyataan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu M. Iqbal Apriansyah usai pembukaan workshop edukasi gizi dan pencegahan anemia bagi fasilitator sebaya tingkat kabupaten dan kota di Bengkulu pekan lalu, ia menyebutkan bahwa "Aplikasi Elsimil untuk memastikan catin bebas dari potensi melahirkan bayi stunting".

Stunting harus dicegah sejak janin dalam kandungan atau sering dikenal dengan memperhatikan masa 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Maka dari itu diperlukan edukasi yang tepat untuk kaum muda agar lebih memperhatikan kesehatan dan kecukupan gizi sehingga saat menikah dan hamil nanti akan mengandung dan melahirkan generasi yang sehat.

Langkah yang diambil Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu dalam menekan stunting. Pada 2024 melalui meningkatkan pengetahuan fasilitator di kabupaten dan kota melalui workshop edukasi gizi dan pencegahan anemia terhadap fasilitator di daerah. Hal itu guna meningkatkan keterampilan peserta sebagai fasilitator dalam memberikan edukasi kepada teman sebaya tentang substansi gizi dan pencegahan anemia pada remaja. 

Itu semua dilakukan untuk mengintervensi keluarga berisiko stunting agar mencegah lahirnya generasi stunting dimasa datang, demikian Iqbal.(irs)


Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A

Rilis : 20 Februari 2024

Pendekatan Keluarga, Strategi Cegah Stunting Baru

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu M.Iqbal Apriansyah, S.H., M.P.H., didampingi Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Nesianto, S.E., M.M., dan Ketua Tim Kerja 7 (Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi) Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Drs. Zainin  pada Training Of Trainer (TOT) tim pendamping keluarga (TPK) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2024.


Bengkulu,-Pendekatan keluarga merupakan strategi upaya pencegahan lahirnya generasi stunting baru dengan sasaran pendekatan terhadap keluarga berisiko stunting. Berdasarkan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PPK) 2023, keluarga berisiko stunting (KRS) 97.327 keluarga yang tersebar di sejumlah daerah kabupaten dan kota. Diantaranya, terdapat calon pengantin (catin) pasangan usia subur (PUS), ibu hamil dan menyusui, pasca salin dan anak usia 0-59 bulan alias bayi dibawah usia lima tahun (balita).

"Pastikan calon pengantin (catin) dalam kondisi sehat, tidak anemia, lingkar lengan atas 23,5 centimeter (cm) salah satu langkah menurunkan prevalensi tubuh kerdil. Pendekatan melalui keluarga tersebut memerlukan aksi kolaborasi," kata Sekretaris Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Nesianto pada Training Of Trainer (TOT) tim pendamping keluarga (TPK) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu, Senin, 19/2.

TPK Itu Konsultan Bangga Kencana

Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu berupaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan TPK dengan memberikan pelatihan fasilitator atau training of trainer (TOT) kepada fasilitator kabupaten dan kecamatan sebanyak 30 orang. Dengan harapan dapat mentsransferkan materi dan pengetahuan terhadap TPK di sejumlah daerah kabupaten dan kota.

"Kita harapkan TOT bagi fasilitator ini dapat memberikan pengetahuan kepada kader TPK dalam meningkatkan kesehatan keluarga, khususnya yang berpotensi melahirkan generasi stunting baru. Melalui pengetahuan yang dimiliki dapat mencegah stunting," harap Nesianto.

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu M.Iqbal Apriansyah, S.H., M.P.H., memberikan materi pada Training Of Trainer (TOT) tim pendamping keluarga (TPK) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2024.

Secara terpisah Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu M.Iqbal Apriansyah menyebutkan bahwa PKB dan TPK yang merupakan institusi masyarakat pedesaan selain berperan sebagai ujung tombak percepatan penurunan stunting, juga mampu sebagai konsultan Bangga Kencana yang dapat menjadi tumpuan masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan tentang program bangga kencana.

Untuk itu perlu keterampilan, kemampuan dalam berbagai bidang. Salah satu upaya meningkatkan pengetahuan kader perlu dilakukan TOT bagi fasilitator tingkat kabupaten dan kota. Dengan demikian dapat meningkatkan kinerja IMP di lapangan, baik PKB TPK dan bahkan kader KB desa lainnya," ujar Iqbal.

TPK di Bengkulu terdapat sebanyak 1.867 tim yang tersebar di 1.514 desa di Provinsi Bengkulu dengan 5.601 kader yang terdiri bidan desa, kader KB desa dan PKK desa. (irs)


Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A

Rilis : 19 Februari 2024

Kamis, 15 Februari 2024

Cegah Anemia Dan Pantau Tumbuh Kembang Anak Strategi Tekan Stunting

Deputi KS-PK BKKBN RI, Nopian Andusti, S.E., M.T. (tengah), didampingi Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, M. Iqbal Apriansyah, S.H., M.P.H (kanan) berserta Kepala Dinas OPD KB se-Provinsi Bengkulu pada kegiatan Koordinasi Lintas Sektor Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Melalui Sistem Pemantauan Tubuh Kembang Anak di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu pada Kamis, 15 Februari 2024


Bengkulu,-Beberapa strategi dapat digunakan dalam menekan prevalensi stunting alias gagal tumbuh dan kembang anak yang disebabkan kekurangan gizi dalam waktu berkepanjangan. 

Strategi tersebut antara lain berupa pencegahan anemia bagi remaja putri melalui konsumsi tablet tambah darah dan peningkatan pola asuh bagi anak menjadi bagian penting dalam pencegahan stunting dari hulu.

Mencegah anemia pada remaja putri disampaikan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Keluarga (KS-PK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nopian Andusti ketika membuka workshop edukasi pencegahan anemia bagi fasilitator sebaya tingkat kabupaten dan kota di Bengkulu.

Selain workshop pencegahan anemia, Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu juga menggandeng mitra kerja diantaranya TP-PKK, PD-IBI dan OPD-KB untuk menggelar koordinasi lintas sektor menurunkan stunting di Bumi Rafflesia bertempat di ruang belajar Balai Pelatihan dan Pengembangan (Balatbang), Kamis, 15/2.

Dikatakan Nopian, pencegahan anemia diawali dengan peningkatkan status gizi dan kesehatan remaja dalam upaya percepatan penurunan stunting, ujarnya saat menyampaikan sambutan pada workshop edukasi gizi dan pencegahan anemia bagi fasilitator sebaya tingkat kabupaten dan kota di daerah itu.

“Memerangi anemia pada kelompok remaja perlu menindaklanjuti kerjasama dinas kesehatan dalam program pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri khususnya pelajar tingkat SMP dan SMA. Pencegahan stunting dari hulu melalui remaja merupakan langkah yang amat strategis, penanganan kasus tubuh kerdil tidak dapat dilakukan sepihak, namun memerlukan strategi-strategi terpadu secara konvergensi" tambah Nopian usai pengukuhan pengurus Forum GenRe Provinsi Bengkulu Masa Bakti 2023-2024.

Deputi KS-PK BKKBN RI, Nopian Andusti, S.E., M.T. (tengah) menyampaikan Sambutan sekaligus Membuka Acara pada kegiatan Koordinasi Lintas Sektor Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Melalui Sistem Pemantauan Tubuh Kembang Anak di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu pada Kamis, 15 Februari 2024

Dengan aksi konvergensi maka pemerintah Provinsi Bengkulu dapat mengejar sasaran penurunan stunting pada 2024 sebesar 12,55 persen dan mendukung program sebesar 14 persen. Lebih lanjut Nopian menyebutkan bahwa dalam mengatasi persoalan tubuh kerdil tersebut, selain pencegahan anemia, orangtua juga perlu memperhatikan pola asuh dengan memperhatikan tumbuh kembang anak. 

"Pemantauan tumbuh kembang anak dilakukan dalam upaya menghalangi potensi lahirnya generasi stunting baru. Dengan kondisi gizi dan kesehatan yang baik bagi remaja dapat mewujudkan generasi yang sehat bebas dari stunting alias tubuh kerdil akibat kekurangan gizi kronis".

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu M.Iqbal Apriansyah menyampaikan bahwa BKKBN dalam upaya akselerasi kualitas sumber daya manusia (SDM) yang diimplementasikan melalui workshop edukasi pencegahan anemia bagi remaja yang digelar selama tiga hari dengan melibatkan 30 orang remaja sebagai konselor sebaya dan koordinasi lintas sektor dalam penurunan stunting melalui sistem pemantauan tumbuh kembang anak dengan memperkuat kelompok kegiatan bina keluarga balita (BKB).

Dikatakan Iqbal, sistem pemantauan tumbuh kembang anak menjadi salah satu fokus kegiatan koordinasi yang bertujuan memantau perkembangan anak secara berkala sehingga diperoleh informasi yang akurat tentang status gizi dan perkembangannya.

Terbilang tingginya angka prevalensi stunting di Bengkulu yang masih sebesar 19,8 persen (SSGI-2022) dipengaruhi oleh faktor orangtua, terutama ibu, seperti status gizi (dilihat dari indeks massa tubuh, lingkar lengan atas, dan anemia) dan usia saat hamil, hal inilah menjadi dasar workshop tersebut, ujarnya.

Dan hasil sebuah riset oleh Kemenkes pada 2018 lalu menunjukkan terdapat 11,7 persen remaja usia 13 – 18 tahun yang kondisinya sangat pendek dan 40,9 persen yang pendek dan 16,8 persen yang sangat kurus dan kurus serta 29,5 persen yang gemuk dan obesitas. 

Sumber data yang sama juga menunjukkan terdapat 32 persen remaja usia 15 – 24 tahun yang mengalami anemia. Hasil SDKI 2017 juga menunjukan masih terdapat 24,2 persen (pria belum kawin) dan 1 persen (wanita belum kawin) menyatakan tidak tahu anemia, serta masih terdapat 36,2 persen (pria belum kawin) dan 20,8 persen (wanita belum kawin) menyatakan tidak tahu penyebab anemia. 

Deputi KS-PK BKKBN RI, Nopian Andusti, S.E., M.T. (tengah), didampingi Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, M. Iqbal Apriansyah, S.H., M.P.H (kanan) berserta Kepala Dinas OPD KB se-Provinsi Bengkulu pada kegiatan Koordinas Lintas Sektor Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Melalui Sistem Pemantauan Tubuh Kembang Anak di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu pada Kamis, 15 Februari 2024

"Salah satu upaya untuk mencegah stunting dengan meningkatkan status gizi remaja sebagai calon pasangan. Remaja perlu mendapatkan penguatan kapasitas dan perilaku agar memiliki pemahaman, kesadaran, dan perilaku yang positif sehingga memiliki status gizi dan kesehatan yang ideal. Sehingga pada saatnya menikah dan hamil tidak memiliki faktor risiko melahirkan bayi stunting".

Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan yang dapat terjadi pada semua kelompok umur. Remaja putri rentan menderita anemia dikarenakan siklus menstruasi setiap bulan. Dan dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh serta produktivitas. 

Disebut Iqbal bahwa anemia pada remaja putri dapat berisiko pada saat hamil dan akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan serta berpotensi menimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan serta mengakibatkan bayi lahir stunting.(irs)


Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A

Rilis : 15 Februari 2024

Selasa, 13 Februari 2024

PR Besar BKKBN, 2024 Intervensi 97 Ribu Keluarga Berisiko Stunting di Bengkulu



Bengkulu,-Pekerjaan rumah (PR) besar Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu dalam penurunan stunting tahun ini (2024) yaitu mengintervensi keluarga-keluarga yang berisiko stunting alias gagal tumbuh kembang pada anak yang dapat disebabkan faktor kesehatan dan lingkungan yang tidak bersih.

Berdasarkan hasil pemutakhiran pendataan keluarga (PPK-2023) terdapat sebanyak 97.327 keluarga berisiko stunting di Provinsi Bengkulu dengan berbagai tingkat kesejahteraan. Terdapat di sejumlah daerah kabupaten dan kota, Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 8.664 keluarga, Rejang Lebong 13.561 keluarga, Kabupaten Bengkulu Utara mencapai 13.780 keluarga dan Kabupaten Kaur sebanyak 6.907 keluarga. 

Sementara di Kabupaten Seluma 10.419, Kabupaten Mukomuko mencapai 9.151 keluarga, Kabupaten Lebong terdapat 7.651 keluarga, Kepahiang sebanyak 7.021, Kabupaten Bengkulu Tengah 5.590 keluarga dan Kota Bengkulu mencapai 14.583 keluarga berpotensi stunting.

Memperhatikan potret tersebut, BKKBN perlu meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam mengintervensi program percepatan penurunan stunting secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama menyasar kelompok sasaran prioritas yaitu keluarga berisiko stunting yang didasari atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

"BKKBN bersama mitra kerja melalui peran intervensi sensitif dapat menekan potensi tumbuh kembangnya kasus tubuh kerdil pada anak. Intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada di luar persoalan kesehatan, tentunya dalam mengintervensinya perlu konvergensi lintas sektor," kata Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga dan Percepatan Pencegahan Stunting Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Weldi Suisno kepada pewarta di Bengkulu, Selasa,13/2/2024.

Dikatakan Weldi, intervensi keluarga berpotensi tubuh kerdil alias stunting, pihaknya bersama Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) memberikan bantuan makanan agar gizi terpenuhi bagi keluarga berisiko tinggi stunting. Pencegahan stunting menyasar berbagai penyebab langsung dan tidak langsung yang memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor di seluruh tingkatan pemerintah, swasta dan dunia usaha serta masyarakat.


Selain itu, intervensi sensitif melalui sosialisasi kesehatan cegah anemia bagi remaja, sosialisasi PUP yang menyasar remaja dalam pendewasaan usia perkawinan pertama pada remaja perempuan 21 tahun. Dan, mengatasi stunting pada anak yang paling efektif adalah sebelum usia anak 2 tahun atau masih dalam masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan  (HPK). Untuk itu, ibu hamil sudah harus menjaga asupan gizi sejak awal kehamilan," ujar Weldi.(irs)


Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A

Rilis : Selasa, 13 Februari 2024

Senin, 12 Februari 2024

Gerakan Cegah Stunting di Bengkulu, BAAS Sasar 791 Penerima Manfaat


Bengkulu,-Dalam upaya pencegahan stunting di Provinsi Bengkulu tahun 2023 lalu, Gerakan gotong royong Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di Bengkulu telah menyasar sebanyak 791 penerima manfaat yang tersebar di sejumlah daerah kabupaten dan kota di daerah ini.

Terdapat di Kabupaten Bengkulu Tengah 228 orang penerima manfaat, Bengkulu Utara sebanyak 18, Kabupaten Kaur sebanyak sembilan penerima, Kabupaten Kepahiang 27 penerima, Kabupaten Lebong mencapai 299 keluarga penerima manfaat. Sementara di Kabupaten Mukomuko satu orang, Kabupaten Seluma 19 penerima, Kota Bengkulu sebanyak 130 orang dan Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 60 orang.

Penerima manfaat mBaduta sebanyak 488 orang, Balita 286 orang, ibu hamil sebanyak 18 orang dan ibu pasca salin satu orang. Diantaranya bantuan dalam bentuk pemberian makan tambahan (PMT) sebanyak 717 penerima, bantuan sanitasi satu titik di Kabupaten Bengkulu Utara," kata Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga dan Percepatan Pencegahan Stunting Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Weldi Suisno kepada pewarta di Bengkulu, Senin, 12/2/2024.


Hingga saat ini jumlah BAAS di Bengkulu sebanyak 354 mitra kerja. Yang diantaranya terdapat perorangan sebanyak 333 orang, terdapat tiga BAAS jenis badan usaha dan sebanyak 17 BAAS dari kelompok pemerintah dan BUMN-BUMD, kata Weldi.



"BAAS sebagai gerakan gotong royong diharapkan dapat mencegah bertambahnya jumlah kasus stunting khususnya di Bengkulu, melalui bantuan pemenuhan gizi dan nutrisi bagi anak dari keluarga berisiko stunting kategori kurang mampu". (irs)


Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A

Rilis : 12 Februari 2024

Kamis, 08 Februari 2024

Penyuluh KB Harus Miliki Manajerial Skill

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu M. Iqbal Apriansyah, S.H., M.P.H., dalam Orientasi dan Pembekalan Program Bangga Kencana Bagi PKB/PLKB guna meningkatkan keterampilan para petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) di Kabupaten Kaur.

Bengkulu,-Memperkuat program pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana (Bangga Kencana) dan percepatan penurunan stunting (PPS), Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu pada awal 2024 secara maraton turun di sejumlah daerah kabupaten dalam Orientasi dan Pembekalan Program Bangga Kencana Bagi PKB/PLKB guna meningkatkan keterampilan para petugas lapangan keluarga berencana (PLKB).

Pekan pertama Februari baru ini menyasar Kabupaten Bengkulu Selatan dengan melibatkan 39 personel penyuluh dan Kabupaten Kaur sebanyak 33 orang personel garda terdepan program KB sebagai wilayah perbatasan. Orientasi tersebut dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga penyuluh dalam berbagai keahlian. PKB/PLKB harus terampil berkomunikasi dan harus memiliki "managerial skill".

PKB/PLKB sebagai personel pemerintah pusat yang diberdayakan daerah dalam pelaksanaan program Bangga Kencana dan PPS dituntut memiliki jiwa kepemimpinan untuk memimpin diri sendiri, lingkungan dan masyarakat. PKB/PLKB yang terampil memimpin maka  akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu daerah," kata Pelaksana tugas (PLT) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu M. Iqbal Apriansyah saat bertemuan PKB/PLKB di Kabupaten Kaur, Bengkulu, Rabu,7/2/2024 kemarin.

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu M. Iqbal Apriansyah, S.H., M.P.H., dalam Orientasi dan Pembekalan Program Bangga Kencana Bagi PKB/PLKB guna meningkatkan keterampilan para petugas lapangan keluarga berencana (PLKB).

Orientasi PKB/PLKB di Kaur untuk memperkuat program Bangga Kencana dan PPS di wilayah perbatasan dan terpencil. Hal itu merupakan upaya mendekatkan akses program KB di tengah masyarakat. "Masyarakat mudah mendapatkan pengetahuan dan pelayanan tentang KB sekalipun di daerah terpencil dan perbatasan," kata Iqbal.

"Terampil dalam berkomunikasi akan memengaruhi sistem kerja yaang positif. Untuk itu jadilah penyuluh yang komunikatif. Dengan berkomunikasi yang baik akan memudahkan lawan interaksi untuk saling mengenal," ujar Iqbal. 

Kabupaten Kaur terletak sekitar 250 km dari Kota Bengkulu, dahulunya merupakan sebuah kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Kabupaten ini merupakan batas wilayah Provinsi Bengkulu dan Lampung. Pada 2023 lalu jumlah penduduk Kaur sebanyak 132.826 jiwa yang tersebar di 15 kecamatan, 195 desa dan kelurahan. Memiliki jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 21.168, dengan capaian pelayanan KB peserta baru sebanyak 1.109 dan peserta aktif mencapai 16.488 akseptor.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kaur Siswan menyampaikan bahwa profesi penyuluh KB unik yang memiliki profesionalisme, jiwa pemimpin yang harus mampu memimpin diri sendiri. Keberhasilan prrogram di masyarakat bergantung erat dengan jiwa profesionalisme personel penyuluh KB sebagai garda terdepan," ujar Siswan.

Orientasi dan Pembekalan Program Bangga Kencana Bagi PKB/PLKB guna meningkatkan keterampilan para petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) di Kabupaten Kaur.

"Untuk mencapai sasaran dan tujuan dari program Bangga Kencana yaitu masyarakat yang berkualitas, madiri dan sejahtera maka diperlukan kerjasama yang baik antar penyuluh dan mita kerja lainnya di daerah, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten dan kota," kata Siswan. (irs)


Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A

Rilis : 8 Februari 2024 

Selasa, 06 Februari 2024

Penyuluh KB Itu Laksana Kamus Berjalan

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu M. Iqbal Apriansyah, S.H., M.P.H., didampingi Ketua Tim Kerja 5, Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Drs. Arsyad, M.Si dan Kepala DP2KBP3A Bengkulu Selatan, Ferry Kusnadi, S.E saat Orientasi Pembekalan Program Bangga Kencana Bagi PLKB Pelaksana, di Kantor DPPKBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan, Selasa, 6/2/2024.


Bengkulu,-Program Keluarga Berencana (KB) mulai dikembangkan pemerintah  Indonesia pada era 1970-an dan merupakan sebuah kebijakan anti natalis atau pemerintah yang peduli akan populasi penduduk yang tidak terkendali dengan harapan untuk mensejahterakan masyarakat diantaranya melalui pengaturan jarak kelahiran, batasan usia pernikahan, serta mengatur jumlah anak dalam keluarga.

Mewujudkan impian tersebut, program KB memerlukan tenaga penyuluh yang memiliki multitalenta guna mampu mengedukasi keluarga-keluarga untuk meraih titik kesejahteraan. Penyuluh KB kaya akan pengetahuan maka laksana kamus berjalan, banyak pihak membutuhkan penjelasan dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting.

"Jadilah penyuluh laksana kamus berjalan yang menguasai dua program yaitu Bangga Kencana dan Stunting. Personel yang mampu menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat secara total," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu M. Iqbal Apriansyah saat Orientasi Pembekalan Program Bangga Kencana Bagi PLKB Pelaksana, di Kantor DPPKBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan, Selasa, 6/2/2024.

Dengan penguasaan program, maka tenaga penyuluh KB menjadi sentral bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang program KB maupun stunting. Janganlah mengejar target angka-angka yang telah ditetapkan namun yang menjadi target utama yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk hidup berencana. Berencana bagi remaja yaitu kapan berkeluarga, merencanakan kapan saat yang tepat untuk hamil, berencana dalam mengatur jarak melahirkan dan berapa jumlah anak dalam keluarga. 

Tujuan diadakannya orientasi bagi tenaga penyuluh KB adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat guna mewujudkan keluarga yang berkualitas," tambah Iqbal.

Pada awal 2024 baru ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu mendapat tambahan PLKB sebanyak 17 orang yaitu dengan rincian pindah antar instansi (PAI) yang tersebar di beberapa daerah kabupaten. Diantaranya terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 14 orang. Tenaga tambahan ini diharapkan dapat memperkuat lini lapangan KB hingga 39 orang. Dengan adanya penambahan personel penyuluh tersebut diharapkan dapat bekerja secara totalitas untuk peningkatan kualitas program," harap Iqbal.

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu M. Iqbal Apriansyah, S.H., M.P.H., menyampaikan materi saat Orientasi Pembekalan Program Bangga Kencana Bagi PLKB Pelaksana, di Kantor DPPKBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan, Selasa, 6/2/2024.

Hingga kini, keberadaan tenaga penyuluh KB masih sangat diperlukan. Di Provinsi Bengkulu terdapat 316 orang yang tersebar di 1.513 desa yang diberikan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran yaitu membentuk keluarga kecil sesuai dengan sosial ekonomi keluarga dengan cara mengatur kelahiran anak untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.


"Pada tahun lalu (2023) peserta KB aktif sebanyak 19.419 akseptor dan sebanyak 2.859 peserta KB baru. Dengan adanya penambahan personel penyuluh diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat di 158 desa yang ada di 11 wilayah kecamatan," demikian Ferry. (irs)


Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A

Rilis : 6 Februari 2024

Jumat, 02 Februari 2024

Berbeda Motivasi, Bergeraklah Dalam Satu Tujuan Bangga Kencana

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu M.Iqbal Apriansyah, S.H., M.P.H., saat penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pindah Antar Instansi (PAI) Formasi PLKB di wilayah kerja BKKBN Provinsi Bengkulu di Ruang Belajar Balatbang BKKBN, Jumat,2/2/2024.


Bengkulu,-Berbeda motivasi namun tetaplah melangkah dalam satu tujuan. Tujuan yang diharapkan yaitu mensejahterahkan masyarakat di Provinsi Bengkulu melalui gerakan bersama dalam pelaksanaan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Berbeda motivasi untuk beralih status kepegawaian menjadi tenaga penyuluh keluarga berencana (PLKB) agar tetap dalam langkah dan gerak yang sama membangun keluarga melalui Program Bangga Kencana dan Penurunan stunting di Bengkulu," kata Pelaksana tugas Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu M.Iqbal Apriansyah saat penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pindah Antar Instansi (PAI) Formasi PLKB di wilayah kerja BKKBN Provinsi Bengkulu di Ruang Belajar Balatbang BKKBN, Jumat,2/2/2024.

Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu awal Februari 2024 menerima tenaga PLKB baru hasil  PAI dari beberapa instansi di lingkup pemerintah daerah. "Kita menerima sebanyak 17 personel PLKB yang akan bertugas di sejumlah daerah kabupaten dan kota di Bengkulu. Saat ini dengan adanya penambahan PLKB maka personel penyuluh di Bengkulu tercatat sebanyak 309 personel," kata Iqbal usai menyerahkan SK PLKB, di Ruang Belajar Balatbang BKKBN.

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu M.Iqbal Apriansyah, S.H., M.P.H., didampingi Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Nesianto, S.E., M.M. dan Ketua Tim Kerja 5, Drs. Arsyad, M.Si. memberikan arahan kepada peserta Pegawai Pindah Antar Instansi (PAI) Formasi PLKB di wilayah kerja BKKBN Provinsi Bengkulu di Ruang Belajar Balatbang BKKBN, Jumat,2/2/2024.

"PLKB baru diharapkan dapat memperkuat program bangga kencana di Bengkulu, baik kualitas program KB maupun penurunan stunting. Dan PLKB menjadi komponen baru yang memiliki semangat dan motivasi beragam yang dapat dipadukan menjadi kekuatan program," harap Iqbal. 

PLKB merupakan ujung tombak pengelola KB di lini lapangan. Bila dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) jabatannya, para Penyuluh KB adalah juru penerang  pada keluarga dan masyarakat luas menuju perubahan. Penyuluh KB juga merupakan salah satu komponen penting dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga sebagai indikator kemajuan yang telah dicapai oleh suatu daerah. Penyuluh KB bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan berbagai penyuluhan program KB.

BKKBN sebuah rumah besar, rumah bangsa yang memiliki harapan untuk mensejahterakan keluarga-keluarga di Indonesia, melalui peran dan tugas dan fungsi PLKB dengan program bangga kencana. PLKB berperan dalam pengelola pelaksanaan kegiatan Program KB Nasional di desa dan kelurahan. Penggerak partisipasi masyarakat dalam program KB Nasional di desa/kelurahan. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan program KB Nasional di desa dan kelurahan, serta PLKB berperan dalam menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KB Nasional di desa dan kelurahan.

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu M.Iqbal Apriansyah, S.H., M.P.H., didampingi Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Nesianto, S.E., M.M. dan Ketua Tim Kerja 5, Drs. Arsyad, M.Si..saat penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pindah Antar Instansi (PAI) Formasi PLKB di wilayah kerja BKKBN Provinsi Bengkulu di Ruang Belajar Balatbang BKKBN, Jumat,2/2/2024.


Jadilah ASN yang BerAKHLAK yakni ASN yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. Dan jadilah cerminan organisasi BKKBN di tengah masyarakat. Terus tingkatkan kompetensinya agar dapat menjawab tantangan kemajuan kedepan. 

Menjadi ASN yang memiliki kompetensi itu artinya dapat membantu orang lain. Ciptakan kondusifitas lingkungan kerja sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik, pinta Iqbal.(irs)


Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A

Rilis : 2 Februari 2024

Penguatan Strategi Pelaksanaan Program Bangga Kencana, BKKBN Evaluasi SIGA

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu M.Iqbal Apriansyah, S.H., M.P.H., didampingi Ketua Tim Kerja 1, Novrina Rizki Idnal, S.Psi., bersama anggota dan Ketua Tim Kerja 6, Agus Veriyansah Dalimunthe, S.Kom beserta anggota melakukan kunjungan kerja di daerah tersebut dan diterima langsung Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kepahiang Linda Rospita (1/2/2024).


Bengkulu,-Dalam rangka penguatan strategi dan pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana), Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu awal Februari 2024 turun di Kabupaten Kepahiang dalam rangka mengevaluasi laporan sistem informasi keluarga (SIGA) terhadap target 2023.

Hadir Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu M.Iqbal Apriansyah bersama tim evaluasi SIGA melakukan kunjungan kerja di daerah tersebut dan diterima langsung Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kepahiang Linda Rospita di kantornya, Kamis, 1/02/24.

Selain mengevaluasi laporan SIGA, kunjungan tersebut juga dalam rangka penyelarasan target indikator tahun 2024 yang akan ditetapkan pada rakerda prorgam Bangga Kencana 2024 mendatang, " ujar Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu M.Iqbal Apriansyah, Kamis, 1/2/24 kemarin.

SIGA sebagai basis informasi pencatatan dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Sistem aplikasi yang kini dikembangkan butuh peran optimal dari para Penyuluh Keluarga Berencana.

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu M.Iqbal Apriansyah, S.H., M.P.H., didampingi Ketua Tim Kerja 1, Novrina Rizki Idnal, S.Psi., bersama anggota dan Ketua Tim Kerja 6, Agus Veriyansah Dalimunthe, S.Kom beserta anggota melakukan kunjungan kerja di daerah tersebut dan diterima langsung Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kepahiang Linda Rospita (1/2/2024).

BKKBN menerapkan sistem informasi yang lebih modern dan akuntabel yakni aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) yang diharapkan menjadi data operasional bagi petugas KB dan pihak terkait dalam melakukan Intervensi terhadap program BKKBN, khususnya Program Bangga Kencana, ujar Iqbal.

SIGA merupakan satu sistem terintegrasi dengan memperhatikan standar data dan metadata. Dengan adanya evaluasi penyelenggaran data statistik sektoral akan menambah kualitas dalam penyediaan data bagi publik.(irs)


Penuli : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom

Rilis : 2 Februari 2024

Pertamina Geothermal Lampung Salurkan CSR Peduli Stunting di Bengkulu

Pertamina Geothermal Lampung Salurkan CSR Peduli Stunting di Bengkulu

Bengkulu,-Salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perseroan Terbatas (PT) Pertamina Geothermal Lampung peduli kasus stunting di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Dengan menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) untuk program percepatan penurunan stunting yang menjadi program prioritas nasional (Pro-PN).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu M.Iqbal Apriansyah mengapresiasi atas empati PT.Pertamina Geothermal Provinsi Lampung untuk turut mencegah tumbuhnya potensi stunting di Bengkulu dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten setempat dalam penurunan stunting di Kabupaten Lebong melalui Penyaluran Dana CSR di wilayah Talang Leak Lebong pada 2023 lalu.

"Dukungan BUMN tersebut merupakan sebuah bentuk kolaborasi lintas lembaga dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menyongsong Indonesia Emas 2045. Melalui bantuan dana CSR pada program Talang Leak Bebas Stunting (Tebas Stunting) berupa pemberian bantuan sembako dan ternak (ayam) kepada ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan anak-anak beresiko Stunting".

Berdasarkan hasil pemutakhiran pendataan keluarga (PPK) 2023 dari 30.674 keluarga yang berada di Kabupaten Lebong terdapat 7.651 berisiko stunting, diantaranya kelompok bayi dua tahun 0-23 bulan sebanyak 1.712 dan balita sebanyak 4.129 serta 681 pasangan usia subur (PUS) hamil. Sementara itu kasus kelahiran pada kelompok remaja usia 15-19 tahun masih sebesar 51/1000 klh

Pertamina Geothermal Lampung Salurkan CSR Peduli Stunting di Bengkulu

Melalui kerjasama tersebut diharapkan dapat menekan kasus stunting di Kabupaten Lebong dan di Provinsi Bengkulu pada umumnya. Pada 2021 prevalensi stunting di Kabupaten Lebong masih berada pada angka 23,3 persen, hasil SSGI 2022 menurun hingga pada angka 18,73 persen.

Melalui dukungan berbagai komponen diharapkan mampu menurunkan dan menekan potensi lahirnya stunting baru di Provinsi Bengkulu dan kerjasama antar lembaga dapat terus berkesinambungan serta menumbuhkan kepedulian dari perusahaan lainnya di Bumi Rafflesia melalui tanggung jawab sosial para pihak.(irs)


Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A

Rilis : 2 Februari 2024

Kamis, 01 Februari 2024

Dana DAK Sub Bidang KB di Bengkulu Capai Rp 49 Milliar

Optimalisasi Pelaksanaan dan Pengawasan Anggaran DAK Terpadu (OPPA-DAKU) 2024, (31/1/2024).


Bengkulu,-Tahun 2024 ini, pemerintah terus memperkuat Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dengan mengucurkan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang KB berupa bantuan operasional keluarga berencana (BO-KB) di seluruh wilayah tanah air.

Provinsi Bengkulu mendapat kucuran dana alokasi khusus (DAK) BO-KB tahun 2024 sebesar Rp 49 miliar lebih. Yang terdiri dari DAK Fisik dan Non Fisik yang tersebar di sepuluh daerah kabupaten dan kota di Bengkulu. DAK Fisik sebesar Rp 7.316.797.000 serta Non Fisik mencapai Rp 42.220.650.000.

“Dikucurkannya dana tersebut untuk memperkuat pelaksanaan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) sehingga mampu mendorong laju pesatnya kualitas dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Rafflesia," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu M. Iqbal Apriansyah saat pertemuan Optimalisasi Pelaksanaan dan Pengawasan Anggaran DAK Terpadu (OPPA-DAKU) 2024, Rabu, 31/1 kemarin.

Ia menjelaskan, DAK Fisik sebanyak itu tersebar di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Kepahiang sebesar Rp 1,8 miliar, Kota Bengkulu Rp 2,5 miliar dan Rp 2,8 miliar terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan yang penggunaannya disesuaikan berdasarkan menu kebutuhan daerah, ujar Iqbal.

Sementara DAK BO-KB Non Fisik sebesar Rp 42 miliar itu tersebar di sejumlah daerah kabupaten di Bengkulu. Kabupaten Kepahiang Rp 3,067 miliar, Lebong Rp 3,4 miliar, Rejang Lebong mencapai Rp 4,6 miliar, Kota Bengkulu Rp 3,8 miliar. 

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu M. Iqbal Apriansyah, S.H., M.P.H saat pertemuan Optimalisasi Pelaksanaan dan Pengawasan Anggaran DAK Terpadu (OPPA-DAKU) 2024, (31/1/2024).

Dan untuk Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp 3,7 miliar, Mukomuko Rp 4,045 miliar, Kabupaten Seluma mencapai Rp 4,6 miliar, Kabupaten Kaur Rp 4,5 miliar, Bengkulu Selatan 4,2 miliar serta Kabupaten Bengkulu Utara mendapat kucuran sebesar Rp 6,017 miliar.

“Anggaran DAK Non fisik digunakan untuk membantu operasional layanan publik di daerah, dengan beberapa indikator kinerja sebagai sasaran pada 2024 seperti Penurunan TFR 2,18 pada tahun 2023 menjadi 2,10 pada tahun 2024. Meningkatkan angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR), 62,84 persen pada 2023 menjadi 63,41 persen pada 2024.

Menekan angka kelahiran menurut umur atau Age Specific Fertility Rate (ASFR), 20  kelahiran per 1000 wanita Usia Subur pada kelompok usia antara 15-19 tahun  2023 menjadi 18 kelahiran per 1000 wanita Usia Subur pada kelompok  usia antara 15-19 tahun 2024. Menurunkan angka kebutuhan KB modern yang tidak terpenuhi (unmet need)  7,70 persen pada 2023 menjadi 7,40 persen pada 2024. Serta terdapatnya sasaran kinerja program penurunan stunting yaitu percepatan penurunan stunting melalui dukungan Program Bangga  Kencana menurunkan prevalensi balita stunting menjadi 14 persen  pada tahun 2024".

Ia menambahkan, “Alokasi DAK BO-KB tahun ini (2024) mengalami peningkatan dari sebelumnya pda 2022, BO-KB di Bengkulu sebesar Rp 36,164 miliar dan sebesar Rp 38,291 miliar pada 2023 kemarin, demikian Iqbal.(irs)


Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A

Rilis : 01 Februari 2024

Tekan Angka KRS Guna Antisipasi Generasi Stunting

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu M. Iqbal Apriansyah, S.H., M.P.H., pada kegiatan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting di Kampung KB Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang (29/01/2024).


Bengkulu,-Menekan angka keluarga berisiko stunting (KRS) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengembangkan pemantauan terpadu pendampingan keluarga berisiko stunting serta menyosialisasikan prorgam tersebut guna mengantisipasi lahirnya generasi stunting baru di sejumlah daerah kabupaten dan kota di Bengkulu. 

Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu akhir Januari 2024 baru ini bersama unsur pentahelix, tokoh pemuda, pemerintahan daerah turun menyosialisasikan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana (bangga kencana) dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu tepatnya di Desa Tebat Monok, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu. Salah satu kabupaten dengan keluarga berisiko stunting mencapai tujuh ribu keluarga lebih.

Dikatakan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu M.Iqbal Apriansyah, KRS adalah Keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko stunting. Yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri, calon pengantin, ibu hamil dan bayi di bawah lima tahun berasal dari keluarga miskin. 

Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting di Kampung KB Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang (29/01/2024).

Berdasarkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PPK) 2023 merilis dari 37.972 keluarga di Kepahiang terdapat keluarga berisiko sebanyak 7.021 keluarga,"sebut Iqbal.

Disebut Iqbal penyebab KRS diantaranya faktor kesehatan lingkungan dan pernikahan usia anak. Di Kabupaten Kepahiang, Keluarga yang tidak memiliki sumber air minum utama yang layak  sebanyak 1.634 keluarga. Keluarga yang tidak meiliki jamban 4.159 keluarga. Sementara dari 701 orang PUS hamil terdapat 202 orang hamil di bawah usia 20 tahun, kondisi tersebut berpotensi melahirkan generasi stunting.

Dengan digaungkannya program pencegahan stunting di tengah masyarakat, khususnya kelompok keluarga berisiko stunting maka dapat mencegah lahirnya generasi stunting baru di Bengkulu sehingga dapat mengantarkan keluarga yang sehat dan berkualitas menuju Indonesia emas 2045. (irs)


Penulis ; Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda,S.Ikom., M.A

Rilis ; 29 Januari 2024

Antisipasi Generasi Stunting, BKKBN Gaet Remaja dan PUS Muda di Kampung KB

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu M. Iqbal Apriansyah, S.H., M.P.H., pada kegiatan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting di Kampung KB Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur (27/01/2024).


Bengkulu, - Guna mencapai Indonesia Emas 2045 yang bertepatan dengan usia 100 tahun ibu pertiwi, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggaet ratusan remaja dan kelompok pasangan usia subur (PUS) muda untuk menyosialisasikan program pembangunan keluarga kependudukan, keluarga berencana (Bangga Kencana), dan percepatan penurunan stunting (PPS). 

Penghujung Januari 2024 menyasar kampung KB Desa Tambun Bungin 3 Kecamatan Padang Guci Hulu dan kampung KB Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Bengkulu. 

Fokus terhadap kelompok usia muda tersebut sebagai upaya mengantisipasi lahirnya generasi stunting baru, "kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu M. Iqbal Apriansyah kepada pewarta di Kaur, Sabtu, 27/1.

Menyiapkan remaja catin dengan lingkar lengan 23,5 centimeter dan dukungan lainnya dalam mendorong generasi yang sehat serta status gizi ditentukan dengan pengukuran Indek Massa Tubuh (IMT)," ujar Iqbal. 

Sosialisasi di desa terpencil kali ini selain melibatkan unsur pemerintah pusat DPR-RI, tampak pemerintah kabupaten, desa serta tokoh agama ikut bersama ratusan kelompok berisiko stunting di Kaur. Di kabupaten Kaur terdata keluarga berisiko stunting (KRS) mencapai 6.907 keluarga. 

Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting di Kampung KB Desa Bungin Tambun III, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur (27/01/2024).

Apa saja yang dilakukan BKKBN dalam gerakan cegah stunting? Yaitu melalui peran intervensi sensitif yang berperan meningkatkan kualitas keluarga. “Stunting mengganggu kualitas SDM, dan BKKBN membentuk karakter sejak dini," ujar Iqbal. 

Elva juga mengajak masyarakat untuk tidak menikah di usia muda. Alasannya, remaja pada masa tersebut masih rentan berpotensi melahirkan bayi stunting. Rahim remaja belum normal, sehingga disebut belum siap hamil dan melahirkan. " Nikahlah pada usia ideal 21 tahun dan 25 tahun remaja pria". 

selain itu, Elva juga mengajak untuk memperkuat BUMDes dalam memproduksi makanan bergizi dari pangan lokal serta melalui program dapur sehat atasi stunting (Dashat), pinta Elva di depan para kepala desa.

Kepala Desa Bungin Tambun III Gusmadi serta Kades Parda Suka Maje, Novan Apriansyah Putra menyambut baik dilaksanakannya sosialisasi stunting ini. “Ini sebuah wujud dukungan terhadap program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting," kata Kades Parda Suka, Maje. (irs)


Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A

Rilis : 28 Januari 2024

BKKBN Bengkulu Dorong Pemerintah Daerah Perbarui Dokumen GDPK

BKKBN Bengkulu Dorong Pemerintah Daerah Perbarui Dokumen GDPK


Bengkulu,-Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu awal tahun ini turun konsolidasi bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) di beberapa daerah kabupaten dan kota untuk mendorong pemerintah daerah memperbaharui dokumen grand design pembangunan kependudukan (GDPK). Dengan meningkatkan indikator program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) ke dalam dokumen GDPK 2024-2029.

"Kita telah melakukan konsolidasi dengan Pimpinan Bappeda di Kabupaten Seluma dan Kuar dalam mendorong pemerintah daerah bersama-sama menyusun kembali bahan dokumen GDPK dengan beberapa indikator program kependudukan," kata Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Edi Sofyan kepada pewarta usai bertemu unsur pimpinan Bappeda Kabupaten Kaur di Bintuhan, Jumat, 26/1.

Konsolidasi tim pengendalian penduduk yang diketuai Edi Sofyan, turut hadir Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kaur Siswan, Sekretaris Bappeda Kaur, Alvian, dan Kabid PPM Bappeda Edwin Aldain serta beberapa unsur pimpinan di lingkup Bappeda Kaur.

Konsolidasi tim pengendalian penduduk yang diketuai Edi Sofyan, turut hadir Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kaur Siswan, Sekretaris Bappeda Kaur, Alvian, dan Kabid PPM Bappeda Edwin Aldain serta beberapa unsur pimpinan di lingkup Bappeda Kaur.

Koordinasi lintas lembaga itu untuk bersama-sama merumuskan indikator-indikator pembangunan kependudukan di dalam dokumen GDPK. Sehingga menghasilkan konsep pembangunan yang lebih mengarah kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bengkulu," ujar Edi.

BKKBN bersama pemerntah daerah akan merumuskan indikator program Bangga Kencana melalui data yang baru sebagai bahan acuan dokumen, " tambahnya.

Ditambahkan Edi Sofyan, dokumen GDPK di sejumlah daerah kabupaten dan kota di Bengkulu perlu kembali di update. Karena, dokumen tersebut terakhir disusun pada 2016 data tersebut mestinya  perlu diperbarui setiap lima tahun sesuai dengan pergantian kepala daerah lima tahunan. Sehingga dapat dijadikan visi dan misi kepala daerah. 

Konsolidasi tim pengendalian penduduk yang diketuai Edi Sofyan, turut hadir Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kaur Siswan, Sekretaris Bappeda Kaur, Alvian, dan Kabid PPM Bappeda Edwin Aldain serta beberapa unsur pimpinan di lingkup Bappeda Kaur.

GDPK, merupakan dokumen strategis jangka panjang yang wajib disusun oleh pemerintah pusat dan daerah. Sebagai arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan. Terdapat lima pilar GDPK, data kuantitas dan kualitas, mobilitas penduduk dan data pembangunan keluarga. Pentingnya GDPK diantaranya dapat mewadahi komitmen seluruh  pemangku kepentingan dalam melakukan upaya yang relevan dengan isu dalam pembangunan. Dan dapat memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam peningkatan kualitas pembangunan kependudukan,” demikian Edi Sofyan.

Sekretaris Bappeda Kabupaten Kaur Alvian merespon masuknya indikator program Bangga Kencana di dalam konsep GDPK 2024-2029. Yang mana pemerintah daerah setempat lebih awal telah menyusun RPJP dan akan dibahas dalam rapat penyusunan RPJMD 2024-2029, ujar Alvian.(irs)


Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A

Rilis : 26 Januari 2024