Bengkulu,-Dalam upaya percepatan penurunan stunting, pemerintah menetapkan lima pilar strategi nasional. Pilar pertama, komitmen dan visi kepemimpinan. Kedua, komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, ketiga, konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif, keempat, ketahanan pangan dan gizi. Dan pilar kelima, yaitu sistem data informasi, riset dan inovasi.
Dalam pelaksanaan pilar-pilar tersebut pemerintah Provinsi Bengkulu akhir Maret tahun ini menggelar Rembuk Stunting 2024. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu yang diwakili Kepala Bappeda Yuliswani, S.E., M.M. membuka langsung rembuk yang berlangsung di Gedung Pola Bappeda dengan menghadirkan dua tokoh penting sebagai pembicara, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu M.Redwan Arif,S.Sos., M.PH dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhari, S.H., M.H.
Persoalan stunting telah ditetapkan sebagai agenda pembangunan nasional. Persoalan itu tidak hanya mengenai pertumbuhan anak yang terhambat, namun juga berkaitan dengan perkembangan otak yang kurang maksimal. Hal ini menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang dibawah rata-rata dan bisa berakibat pada prestasi sekolah yang buruk," kata Yuliswani mengawali.
"Tingkat prevalensi stunting yang cenderung naik sedikit dari tahun sebelumnya perlu menjadi perhatian dan konsen kita semua untuk mengatasi secara bersama dengan melibatkan semua kelompok pentahelix. Unsur pemerintahan, akademisi, masyarakat, swasta dan termasuk peran media harus bersinergi dan bersatu dalam upaya percepatan penurunan stunting di Bengkulu".
Diketahui bahwa tahun ini angka stunting di Provinsi Bengkulu meningkat dari tahun lalu. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merilis sebesar 20,2 persen. Naiknya kasus tubuh kerdil di Bumi Rafflesia itu tak terbantahkan, data dari perkembangan elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Provinsi Bengkulu 2023 sebesar 5,1, yang mengalami kenaikan dari angka 4,9 persen pada tahun lalu.
Indikasi merangkak naiknya kasus tersebut disebabkan masih kuatnya egosektoral dalam aksi intervensi sensitif yang memerlukan konvergensi. "Intervensi spesifik hanya berkontribusi 30 persen, sedangkan sebesar 70 persen peran intervensi sensitif," kata Redwan Arif.
"Pada 2023, serapan anggaran Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pangan lokal hanya sebesar 39,74 persen dari total anggaran Rp.16,7 miliar," sebut Redwan.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Zamhari,S.H., M.H menyebutkan bahwa intervensi sensitif. BKKBN memperkuat peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan kader KB desa, PKB/PLKB yang terdapat di sejumlah daerah kabupaten dan kota.
" Di Bengkulu kader TPK terdapat sebanyak 5.601 dan 304 PKB/ PLKB akan memperkuat intervensi stunting yang berfokus pada pendampingan pada kelompok keluarga berisiko, calon pengantin, ibu hamil, bayi dua tahun tahun," demikian Zamhari. (irs)
Editor : Rofadhila Azda,S.Ikom., M.A
Rilis : Kamis, 28 Maret 2024.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar