Sasar Target Prevalensi Stunting 12,55 Persen, BKKBN Tinjau Intervensi Balita Stunting di Kaur

Foto : Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu,  Zamhari, S.H., M.H, bersama Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu, Jaka Andhika dalam peninjauan keluarga beresiko stunting pada pelaksanaan program penanganan stunting di dua desa di Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. (31/10/2024).

Bengkulu,-Pemerintah telah menetapkan target pencapaian program percepatan penurunan stunting tahun ini sebesar 14 persen. Pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan jauh lebih rendah, dengan target penurunan prevalensi bayi stunting sebesar 12,55 persen. 

Upaya menyasar target tersebut, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Ombudsman setempat bersinergitas dengan sejumlah eleman pemerintah di Kabupaten Kaur dengan membuka diskusi publik untuk mencari solusi penanganan stunting di daerah itu.

Selain menggelar diskusi dan sosialisasi bersama sejumlah kepala desa lokasi fokus pencegahan stunting di delapan kecamatan di Kabupaten Kaur. Dua instansi vertikal itu juga menggandeng pemerintah daerah untuk meninjau lokasi intervensi pencegahan stunting di dua desa di Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.

"Kita bersama sejumlah instansi teknis pencegahan stunting di Kabuaten Kaur, turun langsung untuk meninjau keluarga terpapar stunting. Yaitu keluarga dari anak yang bernama M. Aziz (2,4) tahun warga Desa babat, dan bayi udia 15 bulan warga desa Kepahiang puteri pertama dari pasangan MD dan YN".

Kepala BKKBN Bengkulu Zamhari kepada pewarta menyampaikan bahwa kunjungan tersebut dalam rangka memastikan pelayanan publik dalam bidang pencegahan stunting di tingkat desa terlaksana. Melalui kunjungan ini dapat mengambil langkah-langkah kedepan dalam intervensi, baik spesifik maupun sensitif," ujar Zamhari.

Dia mengatakan, pencegahan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga atau instansi, melainkan perlu dilakukan langkah-langkah konvergensi bersama sejumlah elemen, pemerintah swasta dan organisasi masyarakat lainnya.

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu Jaka Andhika mengatakan turunnya Ombudsman bersama lintas sektor di desa ini untuk memastikan jalannya pelayanan publik di masyarakat Kabupaten Kaur khususnya dalam pelaksanaan program penanganan stunting.

Foto : Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu,  Zamhari, S.H., M.H, bersama Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu, Jaka Andhika dalam peninjauan keluarga beresiko stunting pada pelaksanaan program penanganan stunting di dua desa di Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. (31/10/2024).

“Dinas Kesehatan Kaur telah memfasilitasi kunjungan dan diskusi publik ini dalam rangka menyatukan gerak bersama dalam penanganan stunting dan peningkatan kesehatan masyarakat sebagai hak dasar publik," ujar Jaka.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Bengkulu Yasman menambahkan, dalam kegiatan kolabotratif ini pihaknya menyambut positif, baik mengatasi persoalan stunting maupun kemiskinan di Kaur. Semua itu bertujuan untuk memberikan perlindungan hak kepada masyarakat, yaitu hak sehat serta hak hidup layak. 

“Maka dari itu kita mengajak masyarakat untuk optimis dan berpikir positif terhadap program yang datang dari pemerintah, baik dari pusat maupun daerah. Langkah yang kita lakukan ini semata untuk memastikan kondisi kesehatan dan kualitas masyarakat yang lebih baik untuk menuju keluarga dan masyarakat yang lebih berkualitas lagi kedepan," demikian Yasman. (irs)

Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom.,M.A

Rilis : Kamis, 31 Oktober 2024 

Media Center Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu

prov.bengkulu@bkkbn.go.id / bengkulubkkbn@gmail.com

bengkulu.bkkbn.go.id / keluargabengkulu.id

Telp./Fax : 0736 2114

Whatsapp : 0852-7967-1596

Jalan Pembangunan no. 10, Jembatan Kecil, Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu. 38824

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

BKKBN Bersama Ombudsman Bengkulu Awasi Pelayanan Stunting di Kaur

Foto : Bupati Kaur, Lismidianto, SH, MH, Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu,  Zamhari, S.H., M.H, Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman Bengkulu, Jaka Andhika, Kepala Dinas DP3APPKB Kab. Kaur, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kaur, Kepala PMD Kab. Kaur dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kaur, pada kegiatan Diskusi dan Sosialisasi Peningkatan Akses Pengaduan Pelayanan Publik dengan tema Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Penanganan Stunting yang diselenggarakan oleh Perwakilan Ombudsman Bengkulu (31/10/2024).

Bengkulu,-Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu bersama Perwakilan Ombudsman Bengkulu, akhir Oktober 2024 turun di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Turunnya di wilayah perbatasan itu dalam rangka memastikan pelayanan publik, khususnya penanganan stunting di daerah itu guna menyentuh masyarakat dengan tepat sasaran. 

Bersama pemerintah daerah Kabupaten Kaur, Ombudsman Bengkulu menggelar diskusi dan sosialisasi peningkatan akses pengaduan pelayanan publik dalam penanganan stunting di daerah itu. Dengan melibatkan sebanyak 50 orang peserta dari unsur pemerintah kepala desa lokus stunting yang berada dalam delapan kecamatan lokasi fokus garapan stunting.

Pada diskusi tersebut hadir Bupati Kaur Lismidianto, SH, MH, Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu  Zamhari, S.H., M.H, Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman Bengkulu Jaka Andhika, Kepala Dinas DP3APPKB Kab. Kaur, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kaur, Kepala PMD Kab. Kaur dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.

Bupati Kaur Lismidianto, dalam sambutan singkatnya menyebutkan bahwa pemerintah daerah setempat akan terus berkoordinasi bersama instansi teknis dalam konvergensi penanganan stunting. 

"Peningkatan akses pengaduan pelayanan publik merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat mendapatkan informasi publik yang menjadi hak dasar masyarakat dan keluarga," kata Bupati Lismidianto.

Percepatan penurunan stunting pada balita merupakan program prioritas nasional yang telah dituangkan dalam RPJMN 2020-2024. Dimana target nasional agar dapat dicapai pada angka 14 persen dan 12.55 persen sasaran Provinsi Bengkulu pada 2024 tahun ini.

Dia mengatakan, ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian serius bersama dalam penanganan stunting. Diantaranya, Fokus kepada sasaran yang menjadi super prioritas yaitu intervensi spesifik terhadap keluarga berisiko stunting yaitu kelompok ibu hamil, balita dengan intervensi pemberian makanan tambahan dengan gizi berimbang serta tepat sasaran," ujarnya.

Foto : Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu,  Zamhari, S.H., M.H, memberikan materi pada kegiatan Diskusi dan Sosialisasi Peningkatan Akses Pengaduan Pelayanan Publik dengan tema Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Penanganan Stunting yang diselenggarakan oleh Perwakilan Ombudsman Bengkulu (31/10/2024).

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Zamhari, S.H., M.H dalam materinya menyebutkan bahwa dalam penanganan stunting, BKKBN dengan perannya memberi dukungan melalui Dana BOKB dalam upaya percepatan penurunan stunting. 

Agar intervensi dapat tepat sasaran, ujar Zamhari, BKKBN terus memutakhirkan data kependudukan dengan pemuktahiran, verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting. Serta pembentukan dan pembinaan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di desa/kelurahan," sebut Zamhari di Kaur, Kamis,31/10.

Selain itu, inovasi pencegahan stunting bersama mitra kerja dari berbagai unsur, BKKBN didukung oleh Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan Program BAAS telah berkolaborasi Bersama Kapolres Kaur melakui Inovasi Pengembangan Ayam Elba, program Dashat di Kampung KB," sebut Zamhari.

Sementara itu, Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu Jaka Andhika menyebutkan bahwa kegiatan itu merupakan langkah nyata dalam mengimplementasikan perintah konstitusi. Sebagai lembaga pengawas, Ombudsman memastikan efektivitas dan keadilan distribusi program kesehatan dan gizi, dengan menyediakan platform bagi masyarakat untuk melaporkan kegagalan atau ketidaksesuaian pelaksanaan program tersebut. Dan langkah itu bagian dari peran Ombudsman dalam penanganan stunting.

Menurut dia masih adanya persoalan di tengah masyarakat dalam penanganan stunting dapat disebabkan kurangnya komunikasi antar pemerintahan instansi teknis. Sehingga menimbulkan kesan masih berjalan sendiri-sendiri. 

Akibat hal tersebut mengakibatkan intervensi di lapangan terkesan kurang tepat sasaran. Seperti penyaluran PMT kepada keluarga berisiko oleh pihak teknis tidak berkoordinasi,"kata Jaka Andhika.

Ombudsman juga berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam program stunting, khususnya dalam mengunjungi posyandu dan menjaga kebersihan. Lewat pengaduan dan dialog yang difasilitasi oleh Ombudsman, diharapkan dapat tercipta kerja sama yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya bersama menurunkan angka stunting di Indonesia," demikian Jaka Andhika. (irs)

Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, SIkom., M.A

Rilis : Kamis, 31 Oktober 2024

Media Center Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu

prov.bengkulu@bkkbn.go.id / bengkulubkkbn@gmail.com

bengkulu.bkkbn.go.id / keluargabengkulu.id

Telp./Fax : 0736 2114

Whatsapp : 0852-7967-1596

Jalan Pembangunan no. 10, Jembatan Kecil, Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu. 38824

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Pemkab Mukomuko Mewisuda Dua Sekolah Lansia

Foto : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhari, S.H., M.H., bersama Pjs. Bupati Mukomuko M. Rizon, S.Hut, M.Si., didampingi Kepala Dinas PPKBP3A Mukomuko Drs. Ramadhan Panji Surya pada Wisuda sekolah lansia Lubuk Mukti dan Sekolah lansia Desa Penarik dengan jumlah wisudawan dan wisudawati mencapai 122 orang di Kabupaten Mukomuko (29/10/2024).

Bengkulu,Mukomuko,-Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu melepas seratus lebih wisudawan-wisudawati sekolah lansia tangguh di daerah itu. Penjabat sementara (Pjs) Bupati Mukomuko M. Rizon, S.Hut, M.Si di Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Mukomuko, Bengkulu, melepas langsung peserta didik sekolah lansia di Mukomuko, Selasa, 29 Oktober 2024 yang dihadiri Unsur tripika kecamatan dan pemerintahan desa ikut menyaksikan pelepasan wisudawan standar I.

Kepala Perwakilan Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Zamhari, S.H., M.H hadir bersama pejabat di Mukomuko untuk mewisuda peserta sekolah lansia tangguh yang diresmikan setahun lalu itu. Dua sekolah tersebut yakni sekolah lansia Lubuk Mukti dan Sekolah lansia Desa Penarik dengan jumlah wisudawan dan wisudawati mencapai 122 orang.

Pjs Bupati Rizon dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia berbagai kelompok usia. Terhadap kelompok lansia dengan mengembangkan sekolah bagi orang tua yaitu sekolah lansia. Ini sebuah bentuk tanggungjawab pemerintah atas pembangunan kependudukan dan keluarga untuk menjadikan lansia yang SMART Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif" sebut Pjs Bupati.

Foto : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhari, S.H., M.H., bersama Pjs. Bupati Mukomuko M. Rizon, S.Hut, M.Si., didampingi Kepala Dinas PPKBP3A Mukomuko Drs. Ramadhan Panji Surya pada Wisuda sekolah lansia Lubuk Mukti dan Sekolah lansia Desa Penarik, Kabupaten Mukomuko (29/10/2024).

"Dikembangkannya sekolah bagi lansia sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah atas pembangunan sumber daya manusia. Untuk menjadikan lansia yang tangguh, mandiri dan berkualitas".

Ia berharap, kepada kita semua untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi kalangan lanjut usia dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan harapan hidup manusia di Kabupaten Mukomuko. Dan pemerintah daerah kabupaten membuka diri untuk berkolaborasi bersama semua pihak dalam penyelenggaraan sekolah lanjut usia di kabupaten mukomuko. 

Penyelenggaraan sekolah lansia dan pelaksanaan program pembangunan kependudukan akan berhasil jika dilakukan secara gotong royong semua pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah desa untuk bersinergi membangun ketahanan keluarga. "OPD KB agar terus meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan pemerintahan desa, kecamatan. Karena unsur pemerintahan tersebut lebih banyak berinteraksi ditengah masyarakat. Sehingga tahun secara dekat kondisi yang diperlukan," kata Rizon.

Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu menyebutkan dalam sambutannya bahwa Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah semakin meningkatnya usia harapan hidup yang menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Foto : Kepala Dinas PPKBP3A Mukomuko Drs. Ramadhan Panji Surya menyampaikan laporan kegiatan pada Wisuda sekolah lansia Lubuk Mukti dan Sekolah lansia Desa Penarik, Kabupaten Mukomuko (29/10/2024).

“Sekolah lansia merupakan solusi menjawab tantangan atas berhasilnya pembangunan bidang kesehatan yang mengantarkan tingkat usia harapan hidup yang menempati usia 70-80 tahun lebih. Melalui program Bina Keluarga Lansia serta Sekolah lansia maka dapat membantu ketahanan kelompok orang tua agar tidak menjadi beban bagi lingkungan dan keluarga," ujar Zamhari.

Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) maret 2022 memperlihatkan sebanyak 10,48 persen penduduk adalah lansia, dengan nilai rasio ketergantungan lansia sebesar 16,09. Artinya, setiap satu orang lansia didukung oleh sekitar 6 orang penduduk usia produktif (umur 15-59 tahun). Lansia perempuan lebih banyak daripada laki-laki (51,81 persen berbanding 48,19 persen) dan lansia di perkotaan lebih banyak daripada perdesaan (56,05 persen berbanding 43,95 persen). Sebanyak 65,56 persen lansia tergolong lansia muda (60-69 tahun), 26,76 persen lansia madya (70-79 tahun), dan 7,69 persen lansia tua (80 tahun ke atas).(irs)

Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A

Rilis : Rabu, 30 Oktober 2024

Media Center Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu

prov.bengkulu@bkkbn.go.id / bengkulubkkbn@gmail.com

bengkulu.bkkbn.go.id / keluargabengkulu.id

Telp./Fax : 0736 2114

Whatsapp : 0852-7967-1596

Jalan Pembangunan no. 10, Jembatan Kecil, Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu. 38824

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Optimalisasi Serapan Anggaran dan Kinerja Bangga Kencana, BKKBN Turun Gunung

Foto : Asisten I Setdakab Mukomuko Haryanto, SKM, Kepala Dinas PPKBP3A Mukomuko Drs. Ramadhan Panji Surya padapada rapat evaluasi bangga kencana di Kabupaten Mukomuko (29/10/2024).

Bengkulu,-Upaya optimalisasi serapan anggaran dan peningkatan kinerja program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Provinsi Bengkulu. Sejak Oktober 2024 tahun ini, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu turun gunung roadshow di sejumlah daerah kabupaten dan kota di Bumi Rafflesia. 

Turunnya BKKBN Bengkulu dalam gerakan pemaduan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dengan menggelar rapat evaluasi program dan anggaran selama setahun ini. "Evaluasi dilakukan dengan memaparkan kondisi kinerja masing-masing daerah (kabupaten) baik progam Bangga Kencana dan penanganan stunting serta serapan anggaran dari APBN yaitu Dana Aloksi Khusus (DAK) Biaya Operasional Keluarga Berencana (BO-KB) 2024," sebut Kepala perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Zamhari, S.H., M.H di Mukomuko, Selasa, 29/10.

Roadshow Bangga Kencana kali ini turun di Kabupaten Mukomuko yang dihadiri Asisten I Setdakab Mukomuko Haryanto, SKM, Kepala Dinas PPKBP3A Mukomuko Drs. Ramadhan Panji Surya dan menghadirkan 46 tenaga penyuluh KB di Bumi Kapuang Sakti Ratau Batuah. Mukomuko dengan kekuatan personel sebanyak itu tersebar di 15 kecamatan dengan wilayah pelayanan 155 desa/kelurahan.

Foto : Kepala perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhari, S.H., M.H., pada rapat evaluasi bangga kencana melibatkan pemerintah daerah untuk mengetahui secara langsung kondisi dan kinerja dalam pelaksanaan program di daerah (29/10/2024).

Zamhari menyebutkan, rapat evaluasi bangga kencana melibatkan pemerintah daerah untuk mengetahui secara langsung kondisi dan kinerja dalam pelaksanaan program di daerah. Baik prorgam Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting hingga pada serapan anggaran. 

Potret bangga kencana hingga September 2024, terlihat jumlah peserta KB baru sebesar 15.996 peserta. Untuk capaian mix kontrasepsi IUD 77,03 persen, MOW 185,08 persen, MOP sebesar 43,75 persen dan kondom hanya sebesar 43,32 persen, implant 77,23 persen, suntik 39,52 persen dan pil sebesar 39,74 persen.

Penyerapan anggaran DAK BOKB tahun 2024, untuk Provinsi Bengkulu masih terbilang rendah. Hingga Oktober 2024 serapan anggaran realisasi Sub Bidang KB baru mencapai 27,05 persen.

BKKBN bersama pemerintah daerah Mukomuko mengevaluasi potret Bangga Kencana di Kabupaten Mukmuko, Bengkulu. Hadir Asisten I Setdakab Mukomuko Haryanto, SKM. Dalam arahannya Haryanto mengajak segenap jajarannya (OPD-KB) setempat untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara berkelanjutan karena dapat memberikan gambaran tentang kinerja pemerintah dalam berbagai bidang. 

Foto : rapat evaluasi bangga kencana melibatkan pemerintah daerah untuk mengetahui secara langsung kondisi dan kinerja dalam pelaksanaan program di daerah usai Wisuda Lansia di Kabupaten Mukomuko (29/10/2024).

Untuk mencapai hal tersebut rekan - rekan PKB wajib menguasai tupoksi, wajib menguasai lapangan, wajib menguasai koordinasi lintas sektor serta wajib memberikan pelaporan yang berkualitas. Dengan demikian maka semua elemen pemerintah akan lebih mencintai pekerjaan dan dapat menorehkan kinerja yang baik, ujar Haryanto.(irs)

Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A

Rilis : Rabu, 30 Oktober 2024

Media Center Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu

prov.bengkulu@bkkbn.go.id / bengkulubkkbn@gmail.com

bengkulu.bkkbn.go.id / keluargabengkulu.id

Telp./Fax : 0736 2114

Whatsapp : 0852-7967-1596

Jalan Pembangunan no. 10, Jembatan Kecil, Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu. 38824

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Dua Kelompok UPPKA di Mukomuko Terima Alat Peningkatan Produksi

Foto : Kepala Perwakilan BKKBN Provisnsi Bengkulu, Zamhari, S.H., M.H., bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Mukomuko Drs. Ramadhan Panji Surya, dan unsur pemerintah desa Lubuk Mukti, Kecmatan Penarik, Kabupaten Mukomuko pada penyerahan bantuan alat teknologi tepat guna (ATTG) sebagai sarana penunjang peningkatan produksi bagi kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) 28/10/2024.

Bengkulu, Mukomuko,-Dua kelompok pelaku usaha ekonomi produktif di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu menerima bantuan alat teknologi tepat guna (ATTG) sebagai sarana penunjang peningkatan produksi bagi kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA).

Alat bantu tersebut disalurkan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu kepada pelaku usaha kecil yaitu kelompok UPPKA di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Kedua kelompok pelaku usaha ini yaitu UPPKA Mekar Bakti dan UPPKA Lubuk Mukti, Mukomuko.

UPPKA merupakan sebuah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan keluarga akseptor yang saling berinteraksi dalam rangka meningkatkan fungsi ekonomi keluarganya demi mewujudkan keluarga sejahtera.

Hal itu dismpaikan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Zamhari, S.H., M.H pada pemaduan gerak program Bangga Kencana di Desa Lubuk Mukti, Penarik, Mukomuko, Senin,28/10.

Foto : Kepala Perwakilan BKKBN Provisnsi Bengkulu, Zamhari, S.H., M.H., bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Mukomuko Drs. Ramadhan Panji Surya, dan unsur pemerintah desa Lubuk Mukti, Kecmatan Penarik, Kabupaten Mukomuko pada penyerahan bantuan alat teknologi tepat guna (ATTG) sebagai sarana penunjang peningkatan produksi bagi kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) 28/10/2024.

Ia mengatakan, bahwa ATTG yang disalurkan itu merupakan stimulan. Yang dapat dikembangkan oleh pihak pemerintah daerah dan pelaku ekonomi (usaha). "Ini harus dikembangkan bersama pihak lain. Baik dalam permodalan maupun sarana pendukung lainnya”.

Dan tidak hanya itu, kata Zamhari, guna mendorong perkembangan usaha produktif tersebut perlu diberi ruang kerjasama dengan instansi perindustrian dan perdagangan dalam pemasarannya. Dengan adanya keterlibatan multi pihak maka ekonomi kelompok usaha kecil akan lebih cepat tumbuh.

Hadir menyaksikan penyerahan ATTG tersebut, tampak Kepala Dinas PPKBP3A Kabupaten Mukomuko Dr. Ramadhan Panji Surya, dan sejumlah pejabat unsur tripika yaitu TNI dan Polri, Kemenag, kepala desa di Kecamatan penarik serta tokoh masyarakat setempat. (irs)

Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A

Rilis : Senin, 28 Oktober 2024

Media Center Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu

prov.bengkulu@bkkbn.go.id / bengkulubkkbn@gmail.com

bengkulu.bkkbn.go.id / keluargabengkulu.id

Telp./Fax : 0736 2114

Whatsapp : 0852-7967-1596

Jalan Pembangunan no. 10, Jembatan Kecil, Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu. 38824

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

BKKBN Sasar Wilayah Pedesaan Sosialisasikan Tujuh Langkah Cegah Stunting

Foto : Kepala Perwakilan BKKBN Provisnsi Bengkulu, Zamhari, S.H., M.H., bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Mukomuko Drs. Ramadhan Panji Surya, PKB Kecamatan Penarik, Mukomuko dan Peserta pada Demo menu sehat tersebut untuk memberikan contoh praktik baik kepada msyarakat dalam upaya meningkatkan gizi berimbang bagi kelompok sasaran yaitu remaja, ibu hamil, ibu menyusui serta balita  di Lubuk Mukti, Senin, 28/10/2024.

Bengkulu, Mukomuko,-Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4 persen pada 2021 menjadi 14 persen pada 2024. Pengimplementasian oleh pemerintah Provinsi Bengkulu melalui sosialisasi tujuh langkah cegah stunting kepada keluarga di wilayah pedesaan untuk menyasar target 12,55 persen pada 2024 .

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu sejak tiga pekan lalu turun di sejumlah daerah kabupaten di provinsi Bengkulu dalam gerak pemaduan progam Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di Bengkulu.

Akhir Oktober 2024, Senin, 28/10, lembaga penggerak program pembangunan keluarga ini turun di Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu mengampanyekan menu sehat berimbang sebagai upaya pemenuhan gizi bagi keluarga berisiko stunting.

"Kita menggandeng sejumlah unsur mitra di Kabupaten Mukomuko dalam rangka percepatan penurunan stunting di daerah perbatasan dan terpencil. Dengan menggelar sosialisasi dan demo menu dapur sehat atasi stunting. Demo menu sehat tersebut untuk memberikan contoh praktik baik kepada msyarakat dalam upaya meningkatkan gizi berimbang bagi kelompok sasaran yaitu remaja, ibu hamil, ibu menyusui serta balita," kata Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu Zamhari di Lubuk Mukti, Senin, 28/10.

Foto : Kepala Perwakilan BKKBN Provisnsi Bengkulu, Zamhari, S.H., M.H., pada Demo menu sehat tersebut untuk memberikan contoh praktik baik kepada msyarakat dalam upaya meningkatkan gizi berimbang bagi kelompok sasaran yaitu remaja, ibu hamil, ibu menyusui serta balita  di Lubuk Mukti, Senin, 28/10/2024.

Ia menyebutkan bahwa menu sehat tersebut sebagai contoh untuk dipraktikkan oleh masyarakat dalam pemenuhan gizi berimbang dengan kalori dapat disesuaikan dengan kelompok usia. Pemaduan program bangga kencana dapat menggugah semangat kolaboratif di daerah, harap Kepala BKKBN Bengkulu.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Mukomuko Drs. Ramadhan Panji Surya mengajak segenap unsur pemerintah kecamatan untuk memberdayakan kader Bangga Kencana di wilayah Kampung KB untuk membangun kualitas SDM.

Program Dashat sebagai salah satu strategi pemerintah dalam mengatasi kurang gizi bagi balita yang dapat berpotensi menjadi anak stunting. Untuk terpenuhi unsur gizi dalam menu dashat yang mudah diolah dan ditemui dapat memanfaatkan pangan lokal yang tersedia di lingkungan, "kata Panji. (irs)

Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A

Rilis : Senin, 28 Oktober 2024

Media Center Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu

prov.bengkulu@bkkbn.go.id / bengkulubkkbn@gmail.com

bengkulu.bkkbn.go.id / keluargabengkulu.id

Telp./Fax : 0736 2114

Whatsapp : 0852-7967-1596

Jalan Pembangunan no. 10, Jembatan Kecil, Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu. 38824

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Pemaduan Bangga Kencana di Perbatasan, Upaya Penguatan Keluarga di Wilayah Pinggiran

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Zamhari, S.H., M.H dalam sambutannya pada Pemaduan Kegiatan Bangga Kencana di Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, Senin, 28/10.

Bengkulu,Mukomuko,-Upaya penguatan ketahanan keluarga di wilayah pinggiran, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu bersama pemerintah Kabupaten Mukomuko berkolaborasi mengelar pemaduan gerak program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) di wilayah perbatasan.

Mukomuko, salah satu wilayah kabupaten yang ada di wilayah hukum Provinsi Bengkulu adalah daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Sebagai salah satu daerah prioritas garapan program bangga kencana sebagai upaya menuju keluarga berkualitas.

Gerakan terpadu tersebut berupa sosialisasi kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), sosialisasi menu Dapur sehat atasi stunting (Dashat) dan Penyerahan ATTG bagi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). 

"Pemaduan gerak program bangga kencana merupakan inovasi, terobosan dalam peningkatan dan penguatan ketahanan keluarga khususnya di daerah pinggiran," ujar Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Zamhari, S.H., M.H dalam sambutannya pada Pemaduan Kegiatan Bangga Kencana di Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, Senin, 28/10.

Disampaikan Zamhari, bahwa pemaduan gerak progam tersebut sebagai bentuk sinergitas BKKBN bersama pemerintah daerah kabupaten untuk meningkatkan pelaksanaan dan capaian program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten/kota di Bengkulu.

"Ada beberapa hal penting dalam peningkatan program, selain pembinaan melalui sosialisasi, kita juga menyalurkan alat teknologi tepat guna (ATTG) kepada kelompok UPPKA. Di Kabupaten Mukomuko terdapat dua kelompok pelaku ekonomi kecil atau UPPKA yang mendapat bantuan untuk mendukung produksi usaha".

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Zamhari, S.H., M.H dalam sambutannya pada Pemaduan Kegiatan Bangga Kencana di Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, Senin, 28/10.

Kepala Dinas PPKBP3A Kab. Mukomuko Drs. Ramadhan  Panji Surya menyebutkan selain penyerahan bantuan alat poduksi usaha, pemerintah kabupaten juga akan melepas wisudawan dan wisudawati sekolah lansia dari dua kelas sekolah lansia. “Sekolah lansia desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik dan sekolah lansia dari Desa Penarik," kata Panji.

Kelompok UPPKA yang mendapat bantuan alat peningkatan produksi yaitu dua kelompok. Kelompok UPPKA Desa Mekar Bakti dan UPPKA Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Mukomuko. 

Panji menambahkan, dalam peningkatan kualitas lansia, pemerintah daerah juga melaunching dua sekolah lansia baru yaitu Sekolah lansia di Kecamatan Sungai Rumbai dan sekolah lansia di Kecamatan Pondok Suguh, ujar Kadis DPPKBP3A Panji Surya. (irs)

Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A

Rilis : Senin, 28 Oktober 2024

Media Center Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu

prov.bengkulu@bkkbn.go.id / bengkulubkkbn@gmail.com

bengkulu.bkkbn.go.id / keluargabengkulu.id

Telp./Fax : 0736 2114

Whatsapp : 0852-7967-1596

Jalan Pembangunan no. 10, Jembatan Kecil, Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu. 38824

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Pjs. Bupati BU Lepas Puluhan Wisudawan Sekolah Lansia

Foto : Penjabat sementara (Pjs) Bupati Bengkulu Utara Dr. Drs. Andi Muhammad Yusuf, M. Si melepas puluhan wisudawan sekolah lansia di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, Arga makmur,-Penjabat sementara (Pjs) Bupati Bengkulu Utara Dr. Drs. Andi Muhammad Yusuf, M. Si melepas puluhan wisudawan sekolah lansia di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Pada pelepasan wisudawan wisudawati tersebut, Andi Muhammad didampingi Sekretaris Daerah (Setdakab) Bengkulu Utara Fitriansya, S.STP., M.M, Asisten I Syamsul Ma'arif dan beberapa Pejabat di lingkup Pemkab BU serta Kepala Desa Sido Urip. 

Sekolah Lansia "Sido Lestari" yang dilaunching setahun silam di Desa Sido Urip, Kecamatan Kota Argamakmur pada akhir Oktober 2024 mewisuda puluhan peserta sekolah lansia yang mencapai 41 orang dengan berbagai kelompok usia 61-81 tahun.

Pjs. Bupati Bengkulu Utara, Andi Muhammad Yusuf menyampaikan sekolah bagi kelompok lansia di Kabupaten Bengkulu Utara agar dapat dikembangkan diseluruh daerah di Bengkulu Utara. Karena ia menilai sekolah tersebut lebih besar perannya dalam membangun semangat baru bagi para lansia.

“Dikembangkannya sekolah tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk terus hadir ditengah lansia dan membangun kualitas agar tetap mandiri, " ujar Andi Muhammad Yusuf di Bengkulu Utara, Sabtu, 26/10.

Indonesia saat ini sedang memasuki fase aging population, yaitu proporsi penduduk lanjut usia (lansia) semakin meningkat. Berdasarkan sensus penduduk indonesia pada tahun 2023, hampir 12 persen atau sekitar 29 juta penduduk indonesia masuk dalam kategori lansia. Sedangkan di provinsi bengkulu pada tahun 2023 dengan populasi penduduk 2.086.883 jiwa terdapat diantaranya kelompok lanjut usia (60 tahun lebih) mencapai 10 persen atau sekitar 209 ribu jiwa. Untuk Kabupaten Bengkulu Utara berjumlah 30.597 ribu jiwa atau sekitar 9,9 persen dari total jumlah di daerah itu.  

“Jumlah lansia yang tinggi menjadi tantangan bagi kita untuk membuat para lansia hidup berkualitas dan produktif, sehingga menuntut kesadaran kita bersama untuk menghadapi dampaknya. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Memperkuat sistem kesehatan yang mampu menangani kebutuhan kesehatan yang semakin kompleks, serta merancang kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif bagi para lansia. Selain itu, peningkatan investasi dalam penelitian dan pegembangan teknologi yang mendukung kesejahteraan lansia juga menjadi salah satu langkah yang penting," sebut Andi. 

Ia berharap proses belajar mengajar di sekolah lansia ini akan menjadi kegiatan yang menyenangkan. Pelajaran dan pengetahuan yang diberikan semoga sesuai dengan kebutuhan dan membuat bahagia serta tidak akan memberikan beban kepada siswa lansia.

melepas puluhan wisudawan sekolah lansia di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

Foto : PKepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Zamhari, S.H., M.H., bersama enjabat sementara (Pjs) Bupati Bengkulu Utara Dr. Drs. Andi Muhammad Yusuf, M. Si., didampingi Sekretaris Daerah (Setdakab) Bengkulu Utara Fitriansya, S.STP., M.M, Asisten I Syamsul Ma'arif dan beberapa Pejabat di lingkup Pemkab BU serta Kepala Desa Sido Urip melepas puluhan wisudawan sekolah lansia di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Zamhari, S.H., M.H mengatakan bahwa jumlah penduduk lansia Indonesia terbesar keempat dunia setelah Cina, India dan Jepang. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya usia harapan hidup (UHH). Hal itu salah satu indikator keberhasilan pembangunan," 'ujarnya.

Menilik kondisi tersebut pemerintah mengembangkan program ketahanan keluarga. Yang salah satunya adalah program sekolah lansia yang dikemas dalam program bina ketahanan lansia. Sementara itu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bengkulu Utara Nova Hendriani, SKM., M.M mengatakan Sekolah  lansia  merupakan  pembelajaran  bagi  lansia, terutama lansia yang masih potensial di dalam keluarga dan  masyarakat.  

Keluaran  dari  adanya  sekolah  lansia di  kelompok  bkl  adalah  untuk  mewujudkan  lansia  yang  smart (sehat,  mandiri,  aktif,  produktif   dan bermartabat)  melalui  7  dimensi  lansia  tangguh,  yakni dimensi  spiritual,  dimensi  fisik,  dimensi  emosional, dimensi  intelektual,  dimensi  sosial  kemasyarakatan, dimensi  professional  vokasional  dan dimensi  lingkungan. 

Dikatakan Nova, tujuan pelaksanaan wisuda sekolah lansia tingkat Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2024 adalah untuk  membantu para lansia meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, keterampilan sosial, keterampilan finansial dan keterampilan teknologi. Sekolah lansia “sido lestari” yang telah terbentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara diharapkan memberikan materi pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat para lansia, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi mereka," ujar Nova.(irs)

Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A

Rilis : Sabtu, 26 Oktober 2024

Media Center Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu

prov.bengkulu@bkkbn.go.id / bengkulubkkbn@gmail.com

bengkulu.bkkbn.go.id / keluargabengkulu.id

Telp./Fax : 0736 2114

Whatsapp : 0852-7967-1596

Jalan Pembangunan no. 10, Jembatan Kecil, Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu. 38824

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Satyagatra Rafflesia dan Partisipasi Keluarga Bengkulu

Bengkulu,-Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) merupakan sarana komunikasi yang efektif bagi keluarga dan masyarakat untuk berkonsultasi dan berdiskusi dalam memperoleh informasi mengenai pemecahan permasalahan atau pengelolaan keluarga. Bentuk kegiatan berupa pelaksanaan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan.

Di Bengkulu, Satyagatra  Rafflesia berada di Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Jalan Pembangunan Nomor 10, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Satyagatra Rafflesia telah diresmikan oleh pemerintah provinsi sejak tiga belas tahun silam, tepatnya pada 20 November 2011. Tujuan dibentuknya pusat pelayanan keluarga untuk mengoptimalkan fungsi keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas. 

Satyagatra yang dulu dipopulerkan dengan nama PPKS itu terus dikembangkan di tiap kabupaten dan hingga di tingkat kecamatan, hingga 2024 tahun ini rumah konseling tersebut telah dikembangkan sebanyak 20 satyagatra yang tersebar di sejumlah daerah kabupaten.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Kerja 2 Bidang Ketahan Keluarga Dan Penurunan Stunting Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Mardhotillah Layli Rahmasita,S.Sos kepada pewarta di kantornya di Bengkulu, Kamis, 24/10. 

“Upaya mewujudkan harapan tersebut Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu menyusun rencana kerja pelayanan setiap tahun dan memiliki tenaga pengelola di bawah ketua,  sekretaris dan bendahara. Juga terdapat seksi pengembangan dan seksi pelayanan serta diperkuat tenaga konseling sebanyak lima orang konselor. Pada 2023 kemarin menargetkan sasaran sebanyak 350 keluarga yang dapat mengakses layanan satyagatra. Dari sasaran sebanyak itu, terlihat partisipasi keluarga yang telah memanfaatkan pelayanan di rumah konseling tersebut cukup tinggi yang mencapai 84 persen," kata Mardhotillah.

“Rumah konseling Rafflesia pada 2024 tahun ini kembali menargetkan layanan sebanyak 424 keluarga. Hingga Oktober 2024 telah memberikan konseling kepada 500 lebih keluarga di Provinsi Bengkulu dengan beragam kasus. Seperti konseling balita, remaja, lansia dan konseling program KB yaitu manfaat kontrasepsi," sebut dia.

"Konseling keluarga balita mencapai 40 persen, remaja 20 persen, lansia sebanyak 10 persen dan koseling kontrasepsi mencapai 14 persen. Yang dominan dan banyak mengakses satyagatra, keluarga dari kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Selatan".

Melalui satyagatra yang dapat memberikan pelayanan dasar kepada keluarga dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan keluarga dan masyarakat untuk mengubah paradigma pelayanan kepada keluarga dan kelompok rentan, demikian mardhotillah. (irs)

Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A

Rilis : Kamis, 24 Oktober 2024 

Media Center Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu

prov.bengkulu@bkkbn.go.id / bengkulubkkbn@gmail.com

bengkulu.bkkbn.go.id / keluargabengkulu.id

Telp./Fax : 0736 2114

Whatsapp : 0852-7967-1596

Jalan Pembangunan no. 10, Jembatan Kecil, Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu. 38824

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Hindari Loss Generation Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Segera Buat Program War of Stunting

Foto : Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN periode 2024 - 2029, Dr. H. Wihaji, S.Ag, M.Pd, didampingi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN periode 2024 - 2029, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos., dan Sekretaris Utama BKKBN RI, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si., di Gedung Halim 1 Kantor BKKBN RI.

Siaran Pers BKKBN

Nomor : 1043/M.C/X/2024

Hindari Loss Generation Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Segera Buat Program War of Stunting

JAKARTA, BKKBN — Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto  telah melantik Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN periode 2024 - 2029, Dr. H. Wihaji, S.Ag, M.Pd, Senin (20/10/2024), di Istana Negara.

Pada Selasa (22/10/2024)  mantan Pelaksana Tugas Kepala BKKBN, Dr. Sundoyo, SH, MKM, M.Hum, melakukan pisah sambut dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, di Auditorium BKKBN. 

Acara ini juga dihadiri  Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.IP.

Wihaji bersyukur dan berterima kasih atas ditunjuknya ia sebagai menteri  oleh Presiden RI. Ia menyampaikan pesan Presiden Prabowo soal program  Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang akan dipimpinnya, bahwa kepentingan negara di atas segalanya.

“ Goal -nya BKKBN yang diminta oleh bapak Presiden Prabowo adalah jangan sampai kita terlalu banyak loss generation, kehilangan generasi dan itu tanggung jawab kita (Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN),” ujar Wihaji pada sambutannya.

“Nanti kita bikin program War of Stunting, di mana lokasinya, siapa targetnya, siapa petugasnya, caranya apa, biayanya berapa, alatnya apa, fokus, kelihatan dan di publish,” tambahnya.

Ia optimis di bawah kepemimpinannya BKKBN yang kini menyatu dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga akan tercipta banyak kebaruan. 

“Kita bikin novelty, state of the art, keterbaruan dengan cara modernisasi. Termasuk modernisasi organisasi, modernisasi informasi, gunakan teknologi yang lebih manfaat, gampang, sederhana seperti media single data system,” ujar mantan Bupati Batang ini.

Sementara itu, mantan Plt. Kepala BKKBN, Sundoyo, berharap, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bisa mengakomodir pekerjaan BKKBN yang luar biasa sangat besar untuk mencapai Indonesia Emas 2045. 

“Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga  sangat-sangat strategis. Untuk mencapai Indonesia Emas  salah satu yang harus diperbaiki dan didorong adalah SDM (Sumber Daya Manusia) yang unggul," ujarnya.

Lanjutnya, "Ketika kita bicara soal SDM yang unggul, tidak terlepas dari bagaimana keluarga yang berkualitas. Itu adalah core business -nya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Maka, berulang kali kami sampaikan posisinya akan sangat strategis,” jelas Sundoyo pada kesempatan yang sama.

Sundoyo juga berharap dengan Menteri dan Wakil Menteri yang telah dilantik, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN bisa membaca peluang dan harus merubah budaya kerjanya untuk berlari cepat.

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN juga memberikan sambutan, dengan mengatakan tantangan yang dihadapi kini sangat banyak, karena dunia berubah dan era digitalisasi harus dihadapi.

“Kita harus bisa mengikuti bagaimana perubahan ini. Saya sebagai seorang ibu, dan  keluarga sebagai salah satu hal yang sangat dekat di hati saya. Saya yakin keluarga merupakan garda terdepan untuk bisa menghasilkan anak-anak yang cerdas, sehat, berkualitas untuk nantinya bisa membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.

Foto : Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN periode 2024 - 2029, Dr. H. Wihaji, S.Ag, M.Pd,

● Profil Wihaji

Dr. Wihaji sebelumnya pernah menjabat Bupati Batang periode 2017 - 2022. Lahir pada 22 Agustus 1976 di Sragen, Wihaji menikah dengan Hj. Uni Kuslantasi, S.Ag. dan memiliki tiga orang anak. 

Ia merupakan lulusan S3 Manajemen Lingkungan, Universitas Negeri Jakarta. S2 Universitas Negeri Jakarta. S1 di IAIN Salatiga. MAN 01 Surakarta. MTSn Plupuh Sragen, dan SDN 02 Sragen. 

Wihaji memiliki media sosial Instagram @wihaji.pwh, facebook Wihaji, akun youtube wihaji pwh dan X @wihaji.pwh. 

Foto : Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN periode 2024 - 2029, Dr. H. Wihaji, S.Ag, M.Pd, melakukan pisah sambut dengan mantan Pelaksana Tugas Kepala BKKBN, Dr. Sundoyo, SH, MKM, M.Hum, didampingi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN periode 2024 - 2029, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos., dan Sekretaris Utama BKKBN RI, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si., di Auditorium BKKBN.

Berikut profil lengkap Wihaji.

Nama : Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd.

Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 22 Agustus 1976

Agama : Islam

Istri : Hj. Uni Kuslantasi, S.Ag. 

Jumlah Anak : 3 orang

● Pengalaman Kerja

2001 - 2002 Peneliti di Divisi Pemberdayaan Ekonomi Sosial Masyarakat LP3SE

2002 - 2003 Fasilitator di JICA

2003 - 2005 Redaktur Pelaksana Majalah Medium Jakarta

2005 - 2016 Staf Ahli DPR RI

2017 - 2024 Kelompok Ahli Kepala BKPM/Kementerian Investasi

Foto : Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN periode 2024 - 2029, Dr. H. Wihaji, S.Ag, M.Pd, melakukan pisah sambut dengan mantan Pelaksana Tugas Kepala BKKBN, Dr. Sundoyo, SH, MKM, M.Hum, didampingi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN periode 2024 - 2029, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos., dan Sekretaris Utama BKKBN RI, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si., di Auditorium BKKBN.

● Pengalaman Organisasi

- Ketua Kelompok Studi Mahasiswa Fakultas (KSMF) STAIN Salatiga tahun 1995/1996

- Ketua Bidang Advokasi Senat Mahasiswa (SEMA) STAIN Salatiga tahun 1996/1997

- Ketua Presidium Lingkas Study Profetik (LISPRO) Jakarta

- Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG)

- Wakil Sekretaris Pokja Keagamaan DPP Partai Golkar Periode 2004 - 2009

- Departemen Hukum Advokasi dan HAM ICMI Pusat Periode 2010 - 2015

- Wakil Sekretaris Jenderal DPP Ormas MKGR Periode 2015 - 2016

- Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Politik PP Ansor 2015 - 2016

- Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemenangan Pemilu Jawa II (Jateng dan DIY) DPP Partai Golkar 2016 - 2019

- Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah 2020 - 2024

- Waketum DPP Partai Golkar 2024 2024 - sekarang *

Penulis: Rizky Fauzia

Editor: Santjojo Rahardjo

Tanggal Rilis: Selasa, 22 Oktober 2024 

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Penyiapan SDM Berkualitas, Pemerintah Perkuat Pembangunan Keluarga

Foto : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhari, S.H., M.H., didampingi Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Nesianto, S.E., M.M., Ketua Tim Kerja 2 (Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting) Mardhotillah Layli R, S.Sos., Ketua Tim Kerja 3 (Pengendalian Kependudukan), Edi Sofyan, S.E., M.M., Ketua Tim Kerja 5 (Pengelolaan dan Pengembangan Tenaga Lini Lapangan), Drs. Arsyad, M.Si., Ketua Tim Kerja 9 (Hukum dan Kepegawaian), Dra. Sumiati., dan Ketua Tim Kerja 7 (Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi), Drs. Zainin yang diwakili oleh Dumi Ablin S.Sos., Foto bersama pada Kegiatan  Internalisasi  Pengasuhan  Balita dalam  Rangka  Percepatan  Penurunan Stunting Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Ruang Belajar Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu (22/10/2024).

Bengkulu,-Dalam upaya penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk meraih peluang Indonesia emas 2045, Pemerintah terus memperkuat program pembangunan keluarga melalui berbagai praktik bina-bina dalam siklus kehidupan manusia. Siklus kehidupan manusia adalah proses yang dialami sejak lahir hingga meninggal, yang meliputi berbagai tahap mulai dari janin, bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia (lansia).

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menekankan kewenangan BKKBN untuk penguatan pembangunan keluarga sebagai upaya mewujudkan keluarga berkualitas. Dalam penyiapan SDM berkualitas, BKKBN mengawalinya dengan program pengasuhan pada balita melalui promosi KIE 1000 hari pertama kehidupan (HPK).

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Zamhari S.H., M.H menyebutkan upaya mewujudkan generasi yang berkualitas perlu dilakukan oleh banyak pihak atau yang digadang-gadangkan dengan konvergensi, mulai dari pengasuhan pada baduta.

Foto : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhari, S.H., M.H., menyampaikan sambutan pada pada Kegiatan  Internalisasi  Pengasuhan  Balita dalam  Rangka  Percepatan  Penurunan Stunting Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Ruang Belajar Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu (22/10/2024).

"Tingkatkan partisipasi masyarakat untuk mendatangi pos pelayanan terpadu (Posyandu) yaitu fasilitas masyarakat untuk mendapatkan program kesehatan dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan keluarga dan masyarakat," ujar Kepala BKKBN Bengkulu saat membuka pertemuan dengan para kader kelompok bina keluarga balita (BKB) pada kegiatan Internalisasi Pengasuhan Balita dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting di Bengkulu, Selasa,22/10.

Saat ini partisipasi tersebut masih tergolong rendah. Hal itu terlihat dari laporan penggunaan kartu kembang anak (KKA). Penggunaan KKA di Bengkulu sebanyak 9.345 keluarga atau sebesar 40,24 persen dari sasaran 23.225 keluarga. 

Foto : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhari, S.H., M.H., didampingi Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Nesianto, S.E., M.M., Ketua Tim Kerja 2 (Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting) Mardhotillah Layli R, S.Sos., pada Kegiatan  Internalisasi  Pengasuhan  Balita dalam  Rangka  Percepatan  Penurunan Stunting Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Ruang Belajar Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu (22/10/2024).

Pada Oktober tahun ini, kata Zamhari, BKB di Bengkulu terdapat sebanyak 1.450 kelompok yang tersebar diseluruh daerah kabupaten dan kota dengan jumlah anggota mencapai 37.327 keluarga. Kader dan PKB sangat berperan dalam peningkatan kualitas SDM. Melalui dorongan partisipasi masyarakat ke posyandu, ujar dia pada Internalisasi Pengasuhan Balita dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting.

Ketua Tim kerja 2 Bidang Ketahanan Keluarga dan Penurunan Stunting BKKBN Bengkulu Mardhotillah Layli, S.Sos menyebutkan internalisasi pengasuhan balita adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua atau pengasuh tentang bagaimana mengasuh anak balita dengan baik. 

Internalisasi ini melibatkan sebanyak 30 orang peserta yang terdiri dari unsur kader BKB dan Penyuluh KB, masing - masing sebanyak tiga orang, pertemuan tersebut bertujuan agar anak-anak memiliki pola makan yang sehat, terjaga kesehatannya dan berkembang dengan baik secara fisik, kognitif dan emosional, demikian Mardhotillah. (irs)

Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A

Rilis : Selasa, 22 Oktober 2024

Media Center Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu

prov.bengkulu@bkkbn.go.id / bengkulubkkbn@gmail.com

bengkulu.bkkbn.go.id / keluargabengkulu.id

Telp./Fax : 0736 2114

Whatsapp : 0852-7967-1596

Jalan Pembangunan no. 10, Jembatan Kecil, Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu. 38824

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Bangga Kencana, Cara Jitu Atasi Stunting

Foto : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhari, S.H., M.H., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Dr. Ir. Hisbah Varina, M.Si, Kepala Dinas DP3APPKB Provinsi Bengkulu Drs. Eri Yulian Hidayat, M.Pd serta sejumlah Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD KB) kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi program bangga kencana tahun 2024 dan rencana bangga kencana 2025 di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemderdayaan Perempuan dan keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu (21/10/2024).

Bengkulu,-Pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) merupakan cara jitu untuk mengatasi stunting. Terdapat tujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan lingkungan yang sehat di Indonesia. Hal itu sejalan dengan kebijakan nasional dalam menurunkan angka stunting di tanah air.

 "Program Bangga Kencana memulai pengaturan jarak kehamilan yang sehat dan ideal. Pengasuhan dan pembinaan kepada kelompok, remaja, ibu hamil, baduta, balita ibu menyusui, lansia serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Melalui program tersebut dan kolabotaif bersama multi unsur baik dalam intervensi sensitif maupun spesifik maka diperolehprogram jitu mengatasi stunting," kata Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Zamhari, S.H., M.H dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi program bangga kencana tahun 2024 dan rencana bangga kencana 2025 di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemderdayaan Perempuan dan keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu, Selasa, 21/10.

Hadir pada rapat tersebut, mewakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Dr. Ir. Hisbah Varina, M.Si, Kepala Dinas DP3APPKB Provinsi Bengkulu Drs. Eri Yulian Hidayat, M.Pd serta sejumlah Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD KB) kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.

"Pelayanan KB melalui berbagai aspek, amat erat hubungannya dalam penurunan stunting, pengaturan jarak kehamilan, pengasuhan pada jenjang kelompok keluarga hingga pembinaan ekonomi keluarga".

Foto : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhari, S.H., M.H., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Dr. Ir. Hisbah Varina, M.Si, Kepala Dinas DP3APPKB Provinsi Bengkulu Drs. Eri Yulian Hidayat, M.Pd serta sejumlah Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD KB) kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi program bangga kencana tahun 2024 dan rencana bangga kencana 2025 di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemderdayaan Perempuan dan keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu (21/10/2024).

Dikatakan Kepala BKKBN Bengkulu Zamhari, S.H., M.H bahwa, capaian program Bangga Kencana dimulai dari dukungan mitra di fasyankes. "Jumlah tempat pelayanan KB di Provinsi Bengkulu sebanyak 356 yang terdiri dari 203 Faskes Pemerintah, 9 Jaringan pemerintah, 47 Faskes Swasta, 6 PMB setara faskes dan 92 PMB".

Jumlah peserta KB baru September sebesar 2.120 akseptor. Jika dibandingkan target tahunan capaian PB sebesar 6,39 persen dengan angka absolut 2.120 dari target 33.163. Persentase capaian masing-masing mix kontrasepsi terhadap target tahunan. Dimana terdapat peserta intera uterine device (IUD) 11,68 persen.

Sementara capaian peserta MOW atau medis operatif wanita 17,02 persen, MOP 12,05 Kondom, 13,47 persen, Implant 15,24 persen, Suntik 4,81 persen dan pil 8,15 persen. Jumlah capaian pada September tertinggi ada di Kabupaten Bengkulu Utara dan terendah di Kota Bengkulu 2.59 persen. Untuk diketahui angka ideal capaian bulanan adalah 100% dibagi 12 bulan yaitu sebesar 8.3 persen.

Dalam upaya percepatan penurunan stunting, perlu pelaksanaan program Bangga Kencana lebih maksimal lagi kedepan dengan aksi konvergensi bersama semua unsur teknis. (irs)

Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A

Rilis : Senin, 21 Oktober 2024

Media Center Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu

prov.bengkulu@bkkbn.go.id / bengkulubkkbn@gmail.com

bengkulu.bkkbn.go.id / keluargabengkulu.id

Telp./Fax : 0736 2114

Whatsapp : 0852-7967-1596

Jalan Pembangunan no. 10, Jembatan Kecil, Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu. 38824

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Plt Bupati Lebong: Tingkatkan Kualitas Kesehatan Anak Untuk Capai Keluarga Mandiri

Foto : Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lebong Drs. Fachrurrozi, M.Pd., saat membuka Pemaduan Program Bangga Kencana di Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Bengkulu (17/10/2024).

Lebong, Bengkulu,-Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lebong Drs. Fachrurrozi, M.Pd mengingatkan masyarakat setempat untuk terus menjaga dan meningkatkan kesehatan anak untuk mencapai keluarga yang mandiri dan sejahtera. Sebab, anak merupakan generasi penerus pembangunan bangsa yang harus kuat dan cerdas.

“Untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka orang tua harus menjaga dan meningkatkan kesehatan anak melalui peduli dan partisipasi kunjungan ke fasilitas kesehatan dan pos pelayan terpadu (posyandu) di desa/kelurahan, " kata Plt Bupati Lebong Drs. Fachrurrozi, M.Pd saat membuka Pemaduan Program Bangga Kencana di Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Bengkulu, Kamis,17/10 kemarin.

Hadir pada kolaborasi program bangga kencana Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Zamhari, S.H., M.H didampingi sejumlah pejabat di lingkup BKKBN Bengkulu, Kepala Dinas Kesehatan Lebong Rahman, Camat Lebong Selatan serta unsur TNI, Polri dan pemerintahan desa di Lebong Selatan.

Melalui pengetahuan kesehatan maka persoalan stunting dapat teratasi sehingga terwujudkan keluarga Lebong yang sehat, cerdas dan mandiri. Pada tahun lalu (SKI 2023), angka prevalensi stunting Kab Lebong menurun signifikan.

"Dari hasil survey kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, angka prevalensi stunting Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan sebesar 0,4 persen dari 19,8 menjadi  20,22 persen. Sementara itu, Kabupaten Lebong menjadi salah satu kabupaten yang mengalami penurunan angka prevalensi stuntingnya dari 20,2 menjadi 15,7 atau turun sebesar 4,5 persen ".

Bupati Fachrurrozi menyebutkan ada beberapa kelompok prioritas yang menjadi sasaran utama intervensi sunting. Untuk akselerasi percepatan penurunan angka stunting tahun 2024 di Lebong dengan beberapa hal yang harus mejadi perhatian penting.

"Kita harus lebih fokus kepada sasaran yang super prioritas yaitu ibu hamil dan bayi sampai usia dua tahun. Fokus pada wilayah garapan terutama yang kondisi keluarga resiko stuntingnya banyak atau  prevalensi stuntingnya tinggi. Selain itu perlu adanya kesadaran kolektif untuk bersama mengawal hasil penimbangan serentak. Optimalisasi kolaborasi percepatan penurunan stunting di seluruh lintas OPD. Pemberian bantuan termasuk pangan tepat sasaran kepada keluarga berisiko stunting dan intervensi perubahan perilaku yang terus digalakkan secara terstruktur, sistematik dan masif di masyarakat," sebutnya.

Foto : Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lebong Drs. Fachrurrozi, M.Pd., Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhari, S.H., M.H., didampingi Ketua DWP Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Heni Haryani Zamhari, Tim Kerja 3 (Pengendalian Kependudukan) Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Edi Sofyan, S.E., M.M., Ketua DPC IpeKB Lebong, Hermawan S.Ag., Kepala Dinas Kesehatan Lebong Rahman, Camat Lebong Selatan serta unsur TNI, Polri dan pemerintahan desa di Lebong Selatan saat tari sambutan pada  Pemaduan Program Bangga Kencana di Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Bengkulu (17/10/2024).

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Zamhari S.H., M.H menyebutkan pemaduan kegiatan bangga kencana berlangsung di sejumlah daerah kabupaten dan kota di Bengkulu. Dengan memadukan kegiatan bersama-sama agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Di  Lebong pemaduan program ini, memadukan beberapa kegiatan, yakni sosilisasi program Percepatan Penurunan stunting dengan menggaungkan menu sehat atasi stunting dan kiat pengasuhan yang tepat dan baik bagi baduta, Sosialisasi lansia tangguh dengan sasaran kader BKL, Penyerahan bantuan alat dukung produksi bagi kelompok pelaku ekonomi mikro yaitu kelompok UPPKA.

Dalam pembangunan kependudukan di daerah itu, Zamhari mengajak pemerintah daerah untuk melibatkan petugas di lapangan yaitu PKB dan PLKB. "Memang secara struktural PLKB dan PKB di bawah naungan BKKBN, tetapi secara fungsional petugas KB di daerah adalah milik pemerintah daerah, yang berhak penuh dalam pemberdayaannya”, sebut Zamhari.(irs)

Penulis : Idris Chalik

Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A

Rilis : Jumat, 18 Oktober 2024

Media Center Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu

prov.bengkulu@bkkbn.go.id / bengkulubkkbn@gmail.com

bengkulu.bkkbn.go.id / keluargabengkulu.id

Telp./Fax : 0736 2114

Whatsapp : 0852-7967-1596

Jalan Pembangunan no. 10, Jembatan Kecil, Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu. 38824

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.