 |
| Foto : foto bersama PJs Bupati Rejang Lebong Dr. Herwan Antoni,M.Kes., Deputi KSPK BKKBN RI, Nopian Andusti, S.E., M.T., Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhari, S.H., M.H., Direktur Bina Ketahanan Remaja BKKBN RI, Dr. Edi Setiawan. S.Si., M.Sc., MSE., Kepala DP3APPKB Rejang Lebong, Sutan Alim, SH., unsur pejabat DP3APPKB Rejang Lebong dan Penyuluh KB Rejang Lebong pada rapat pengendalian program (Radalgram) Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tingkat kabupaten periode Oktober 2024 (14/10/2024). |
Pada Radalgram di Rejang Lebong, hadir Deputi Bidang keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS-PK) BKKBN Nopian Andusti, S.E., M.T, Dirhanrem Dr. Edi Setiawan, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Zamhari, S.H., M.H. Mendampingi Pjs Bupati Herwan tampak hadir Assisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Rejang Lebong Asli Simin,S.Kep., M.Kep.
Radalgram Triwulan III tahun 2024 mengevaluasi kinerja pelaksanaan program Bangga Kencana di Kabupaten Rejang Lebong. "Mengevaluasi baik kinerja bidang program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) hingga yang penting yaitu serapan anggaran Biaya Operasional Keluarga Berencana (BO-KB) Tahun 2024.
Deputi Nopian menyebutkan, rapat pengendalian program tersebut sebagai upaya untuk mendorong kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program dan penyerapan bantuan BOKB di daerah. Sehingga dapat mempercepat pembangunan kependudukan di daerah.
" BO-KB diberikan ke daerah untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan program prioritas nasional urusan pengendalian penduduk dan KB serta PPS," ujar Deputi KS-PK Nopian di Curup, Rejang Lebong, Bengkulu, Senin, 14/10.
Dia menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan program Bangga Kencana di Rejang Lebong tergolong berhasil dan telah meraih kinerja cukup baik dalam berbagai kegiatan. Namun, masih terdapat kelemahan dalam penyerapan anggaran BO-KB. “Yang serapannya masih sebesar 49 persen. Sisa waktu relatif singkat ini agar dapat dikejar untuk menunjang program di masyarakat,” harap dia.
Pjs Bupati Herwan Antoni dalam arahannya menghimbau agar serapan anggaran APBN tersebut dapat menunjang program di daerah. Sehingga mampu meningkatkan sasaran program Bangga Kencana yaitu peningkatan kualitas keluarga, kata Herwan.
Bupati juga menjelaskan bahwa capaian penyerapan dana alokasi khusus (DAK) yang dikelola DP3APPKB Rejang Lebong tahun 2024 baru mencapai 49 persen. ‘’Idealnya saat ini sudah terserap 75 persen. Sedangkan sisa waktu tinggal 2 bulan lagi. Jadi, pengelolaannya juga perlu dipacu. Sehingga pada Bulan Desember seluruh program dan target kinerja fisik dan keuangan sudah terealisasi 100 persen,’’ ujar bupati.
Dalam rapat itu, Kepala DP3APPKB Rejang Lebong, Sutan Alim, S.Sos, memaparkan realisasi pelaksanaan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan tahun 2024.
‘’Hingga September 2024, target peserta KB baru di 15 kecamatan mencapai 4.105 akseptor dengan kontrasepsi IUD, MOW, MOP, kondom dan implant. Terealisasi 2.643 akseptor atau 64,4 persen. Peserta KB baru terbanyak di wilayah Curup Timur mencapai 124,25 persen disusul Sindang Beliti Ulu 107, 51 persen dan Bermani Ulu Raya 83,41 persen. Sedangkan terendah ada di Kota Padang. Yakni mencapai 10,77 persen. Padang Ulak Tanding 36,63 persen dan Binduriang 37,74 persen,’’ jelas Sutan.(irs)
Penulis : Idris Chalik
Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom., M.A
Rilis : Selasa, 15 Oktober 2024
Media Center Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu
prov.bengkulu@bkkbn.go.id / bengkulubkkbn@gmail.com
bengkulu.bkkbn.go.id / keluargabengkulu.id
Telp./Fax : 0736 2114
Whatsapp : 0852-7967-1596
Jalan Pembangunan no. 10, Jembatan Kecil, Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu. 38824
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar